PERBUP Kab. Katingan No. 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengeloaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018.
a. penetapan rincian dana desa;
b. penyaluran dana desa;
c. penggunaan dana desa;
d. pelaporan dana desa; dan
e. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 25 Tahun 2018
DANA DESA - TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk memberi landasan hukum serta menjamin
kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan dana
desa dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 199 / PMK. 07/201 7 ten tang Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa
di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor SO/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara berwenang untuk
mengevaluasi dan meminta Bupati melakukan perubahan
Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; bahwa sesuai hasil evaluasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus tanggal 15 Agustus 2018 Nomor S-498/WPB.14/KP.0504/2018 perihal Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2018, perlu mengubah Perbup No 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kab Kudus TA 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 15 tahun 2017; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 107 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendes PDTT No 19 Tahun 2017; Permenkeu No 50/PMK.07/2017; Permenkeu No 199/PMK.07/2017; Permenkeu No 226/PMK.07/2017; Permnedagri No 20 tahun 2018; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007; Perda Kab Kudus 21 Tahun 2017; Perbup Kudus No 41 Tahun 2017; Perbup Kudus No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 9A mengenai detail rincian alokasi besaran dana desa setiap desa di Kab Kudus TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2018.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Integrasi Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi di Kabupaten Ngada, perlu mengatur petunjuk teknis dalam pengalokasian Dana Desa Integrasi Kabupaten Ngada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Integrasi Tahun 2018.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2010.
Peraturan tersebut berisi tiga pasal tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Integrasi Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
5 halaman; 77 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 4 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung se Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Sesuai Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014, Bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung dan PMK Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2
Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; PMK No.226/PMK.07/2017; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.18
Tahun 2017;Perbup Kab. Kutai Barat No.4 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Se Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 4 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat ( 4 ) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai pengalokasian dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Perencanaan, Penganggaran dan Pengalokasian
Bab IV Penggunaan
Bab V Mekanisme dan Tahap Penyaluran ADD
Bab VI Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
Bab VIII Sanksi Administrasi
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 21 Tahun 2018
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2018/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
dana desa integrasi dan desa siaga-dana operasional-petunjuk teknis
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD. 2018/No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Kabupaten Alokasi Dana Desa Integrasi dan Desa Siaga di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Integrasi (ADD Integrasi) dan Desa Siaga di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya pemangku kepentingan, pewarisan prinsip, tahapan, mekanisme dan proses untuk menumbuhkembangkan model pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; bahwa alokasi Dana Operasional Kegiatan (DOK) Kabupaten ADD Integrasi dan Desa Siaga sebagai salah satu perwujudan dukungan untuk mendorong percepatan kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dalam Wilayah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Kabupaten Alokasi Dana Desa Integrasi (ADD Integrasi) dan Desa Siaga di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tiga pasal tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Kabupaten Alokasi Dana Desa Integrasi dan Desa Siaga di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2018.
7 halaman; 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2018
RELAWAN GERAKAN PEMUDA PEDULI DANA DESA (GEMA PEDAS)
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Relawan Gerakan Pemuda Peduli Dana Desa (GEMA PEDAS)
ABSTRAK:
untuk mensukseskan pelaksanaan Dana Desa yang optimal dan berdayaguna serta berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pendampingan desa dengan dibentuknya relawan Gerakan Pemuda Peduli Dana Desa (Gema Pedas).
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. tugas relawan gema pedas; c. ketentuan peralihan; d. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari IV Bab dan 12 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP SETIAP DESA KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bupati perlu membuat peraturan yang menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagai aturan pelaksana dari PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (1) tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 113 Tahun 2014;Permenkeu No. 119 Tahun 2017; Permenkeu No. 225 Tahun 2017; Permenkeu No. 226 Tahun 2017; Perda Kab. Lingga No. 12 Tahun 2017; Perbup Lingga No. 109 Tahun 2017
Penetapan rincian dana desa, ruang lingkup penggunaan dana desa, penyaluran dana desa, pemantauan dan evaluasi, serta sanksi penyalahgunaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Lingga No. 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian Rincian dan Prioritas Penggunaan dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Dana Desa Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya penyediaan dana sebagai hak desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Dana Desa Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi dua pasal tentang Petunjuk Teknis Dana Desa Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2018.
3 halaman; 27 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
