Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.291 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 112 Tahun 1957

Pengiriman Perutusan Republik Indonesia Ke Tenth World Health Assembly

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.112 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 112 Tahun 2001

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keputusan_Presiden_no_112 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017.

Download :
PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 113 Tahun 1966

Memberhentikan Drs. Kamandiwargasasmita Serta Mengangkat Drs. Tjoek Soejono Soemodikertompa Sebagai Direktur Lembaga Administrasi Negara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.113 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 113 Tahun 1961

Penggunaan Devisa Negara Dalam Rangka Perjalanan Kapal Tampomas

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Keppres No 113 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 113 Tahun 1957

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1957 Tentang Pengiriman Delegasi Republik Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.113 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 113 Tahun 2023

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN PASURUAN

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
2023pb3514113.pdf

Abstrak

PELIMPAHAN WEWENANG

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 113; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-113-tahun-2023-tentang-pelayanan-administrasi-terpadu-kecamatan-di-kabupaten-pasuruan.html

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju tata kelola Pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan serta regulasi yang selalu dinamis; bahwa pelimpahan kewenangan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil serta pelimpahan kewenangan perijinan yang diatur dalam Peraturan Bupati No 27 Tahun 2006 tentang pelimpahan urusan Pemerintah dari Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati No 29 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, serta sebagai pedoman dalam dalam mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi perangkat daerah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 ; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhie dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 96 Tahun 2012; PP No 17 Tahun 2018; Permendagri No 4 Tahun 2010; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 138 Tahun 2017.
Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi PD dalam melaksanakan pelayanan terpadu di Kabupaten Pasuruan. Ruang Lingkup PATEN meliputi: a. Pelayanan Perizinan; b. Pelayanan Non Perizinan; c. Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka; a. Perbup No 27 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Pasuruan; b. Perbup No 29 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pasuruan. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 114 Tahun 1963

Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Untuk Republik Irak Di Bagdad

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 114 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 114 Tahun 1962

Pensiun Pejabat Negara/Dewan Pembantu Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 114 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 115 Tahun 1966

Membebaskan Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Dan Mengangkat Prof. Umar Seno Adji, SH. Sebagai Menteri Kehakiman

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.115 Tahun 1966.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .