Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,144 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1.8 Tahun 2022

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
Perwali Srkrt 1.8_2022.pdf

Abstrak

rencana penanggulangan kemiskinan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1.8, BD.2022/NO.85

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta dimaksudkan untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan di daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta bertujuan memberikan perencanaan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penyusunan rencana aksi tahunan; bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026 perlu ditetapkan dengan produk hukum daerah untuk memberikan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta yang merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta dan stakeholders di Kota Surakarta dalam menetapkan dan mensinergikan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2022-2026 dalam bentuk Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
190 hlm

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2015 Tahun 2015

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika

Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenperin No. 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika

Mencabut :

Permenperin No. 69/M-IND/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika Dan Telematika

Download :
Permenperin_No.68_2015_.pdf

Abstrak

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-012/A/JA/01/2011

Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2011

Pendidikan

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/8/2015 Tahun 2015

Ketentuan Impor Nitrocellulose

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Mencabut :

Kepmenperindag Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC)

Download :
Permendag No. 62 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 8a Tahun 2011

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 26.a Tahun 2017

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 29.1 Tahun 2022

Satu Data Kota Surakarta

Satu Data Indonesia

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta

Download :
Perwali Srkrt 29.1_2022.pdf

Abstrak

satu data

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29.1, BD.2022/NO.65

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satu Data Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk memantapkan pelaksanaan Satu Data Kota Surakarta, perlu untuk melakukan pengaturan terkait Geospasial dan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis, Sumber dan Sifat Data Bab III Prinsip Satu Data Kota Surakarta Bab IV Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta Bab V Forum Satu Data Kota Surakarta Bab VI Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta Bab VII Solodata Bab VIII Pemanfaatan Data Bab IX Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bab X Partisipasi Masyarakat dan Pihak Lain Bab XI Monitoring dan Evaluasi Bab XII Pendanaan Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 dicabut.
32 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014

Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Diubah dengan :

Permendag No. 10/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mencabut :

Permendag Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
Permendag Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Download :
Permendag No. 96 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.310/11/2018 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mengubah :

Permentan No. 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018

Download :
Permentan Nomor 48 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2.a Tahun 2016

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.