Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,237 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 20.1 Tahun 2014
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.01/2018
Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operas! Bea dan Cukai

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 206.5/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
  2. PMK No. 175/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
  3. PMK No. 65/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
  4. KMK No. 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.08/2017
Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 12/PMK.08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.08/2018
Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.03/2010
Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.011/2010
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Untuk Tahun Anggaran 2010

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2010
Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011

APBN

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.07/2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

APBN

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PMK No. 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Perpajakan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Mengubah :
  1. PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Abstrak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.010/2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PMK No. 57/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
  2. PMK No. 105/PMK.03/2009 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan