Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan Bupati dengan Peraturan Bupati tegal Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 25 Januari 2005; bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Petugas Tempat Pembayaran (BRI Unita) Perbup Tegal No 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal untuk Tahun 2006 dialihkan pembayarannya melalui Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi (Bantan Tim Teknis Penerimaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006), maka perlu merubah Peraturan Bupati Tegal No 3 Tahun 2005 dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal No 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kab Tegal;
UU UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 1985; UU No 12 Tahun 1994; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 16 Tahun 2000; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 16 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengahpusan Pasal 2 huruf 1, perubahan Pasal 2 angka 1 huruf d menjadi huruf c, penghapusan Pasal 2 angka 2 huruf c, perubahan Pasal 2 angka 2 huruf d menjadi huruf c.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2005
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1-E Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dan pemantapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah khususnya dalam pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 2-C Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.
Peraturan Walikota ini memuat mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa beserta dengan metode yang dapat dilakukannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-C Tahun 2014
13 hal
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015
AsuransiPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PMK No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Diubah dengan :
PMK No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perubahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
PMK No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Mencabut :
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALAMAHERA BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halamahera Barat
ABSTRAK:
untuk pemulihan terhadap kerugian daerah agar dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat lainnya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan, maka untuk menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah perlu diatur dalam Peraturan Kepala Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Peraturan BPK No. 3 Taun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Pelaksanaan d.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
5 Halaman.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4/PER/M.KOMINFO/3/2010 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4390/Kpts/PD.620/6/2013 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Biaya Perjalanan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya Serta Tunjangan Tugas Belajar/Ikatan Dinas Dan Biaya Pendidikan Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
buhisa tuna mcndukung ktittncanin peloksonaun rugas perjalanan
incngiluti pendidikan dan petard.= yang dilakukan <deb mesa%
negitra. pcgawai negen. pcgowni tidak tetap dim pek:owai honorin
lamoya sena pembcrian bantunn biaya tunjangan togas
bcialariikalan dines eagi mahasiswa tugos bebjarlikatan dinar
dilingkunean Pcnitrintah Kota Banjarbank dipandang pale mnuk
menetapkart aturan dan taric hiaya perplanan mangtkuti
pendidikan dan pelatihan dan irgif tunjangan belajarlikatan dims
dan biaya pendidikan tainnyn pang venal dengian kchuiuhan nyma
dan niemenuhi kaidah - kaidah pengelolaan keutingan ihterah; bahwn berdasorkan penimbungon wbogruntana dimokaud bumf a
perlu inenetapLui dengan Peracoron;
LIndanjblindruig Nomor X [Minn 1974; Undang•t)ndang Nomor 9 Tabun 1999; lindangslindang Nomor 10 Tahtm 2004; 1 Indang-1 Indult; Nomor 32 I ;shun 2004; lindantlindang Nomor 33 Tatum 2004; Penniman Pemenntah Nomor 100 Tabun 200(1; Peraruran Pemerinudi Noma' 101 Tabun 2000; Peraturan Peinerintall Nomor 58 Tabun 2005; Penguin,' Pernenmah Nomor 3 Tabun 2007; 0(17,11.0211 Mental Detain Negeri Nomor 13 Tabun 2006; Peraturan Dacmh Kota Ranjartaam Nomor 2 Tabun 2008; Paaturan Distrait Kota Ranjarharu Noma ID Tabun 2008; Pcnituran Docnth Kota 13uniarbaru Nomor 11 Tabun 2008; Pam ir:ran I Kota Ilanjarham Nomor 12 Tanta, 2008; Pamir= Outran Kota Liantarhani Noma 13 Tabun 2008; Pcruturun Dacrah Kota Bantartsary Ntnnor 1 Talnut 2009; 1
1
/4041.11241 Wolikota Ramarbant N1/1/10t 25 Tabun 2008; Pentium Walikout BoMarbanu Norma I Tabun 2009
Peraturan Walikota tentang Tarif Biaya Perjalanan Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Honorer Lainnya Serta Tunjangan Tugas Belajar/ Ikatan Dinas Dan Biaya Pendidikan Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Perjalanan Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan; Tugas Belajar; Tarif Tunjangan Tugas Belajar /Ikatan Dinas Dan Biaya Pendidikan Lainnya; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2009.
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
