Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,149 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 Tahun 2016

Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2011 Tahun 2011

Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Dari Negara Jepang Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 49/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Hasil Perikanan Dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Terhadap Cemaran Zat Radioaktif Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Download :
Permen KKP Nomor 12 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 Tahun 2017

Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 78 - Orang Dalam.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 Tahun 2018

Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 4 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Mencabut :

Permentan No. 50/PERMENTAN/SM.200/12/2017 Tahun 2017 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat Dan Mesin Pertanian
Permentan No. 49/PERMENTAN/SM.200/12/2017 Tahun 2017 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa sawit

Download :
Permentan Nomor 22 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/12/PBI/2004

Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans) Pra Konversi

Perbankan, Lembaga Keuangan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah atas Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 19/14/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 19/3/UKU masing-masing tanggal 4 Juni 1986 tentang Ketentuan Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi
Angka IV. 1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 22/6/UKU tanggal 29 Januari 1990 tentang Kredit Investasi

Download :
Peraturan BI No. 6-12-PBI-2004.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/11/2014 Tahun 2014

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 94/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 87 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9a Tahun 2010

Pembentukan Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Abstrak

pembentukan desa alata karya kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9a, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa alata karya kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 6.1 Tahun 2019

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6.1, BD TAHUN 2019 NOMOR 6.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

ABSTRAK:

BAHWA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN MOTIVASI KERJA BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN, PERLU DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD, DIPANDANG PERLU MENGUBAH KEMBALI PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 14.1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DENGAN MENETAPKAN DALAM PERATURAN BUPATI.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4); PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN (BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2005 NOMOR 14/G) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 14.1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN (BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 14.1).
MENGUBAH LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 33 TAHUN 2005

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
MENGUBAH LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 14.1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TIDAK ADA
5 Halaman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 Tahun 2014

Penyelanggaraan Usaha Lembaga Penjaminan

Asuransi

Download :
pojk 6-2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/5/PBI/2004

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 12/11/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Operasi Moneter

Mengubah :

Peraturan BI No. 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 6-5-PBI-2004.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.