Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,176 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2016 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 30/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

Download :
Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 19.a Tahun 2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJAR

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Banjar No. 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjar

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 Tahun 2016

Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Permen PUPR No. 11/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

Download :
PermenPUPR28-2016.zip

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 Tahun 2014

Ketentuan Ekspor Timah

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Diubah dengan :

Permendag No. 33/M-DAG/PER/5/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Timah

Mencabut :

Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah

Download :
Permendag No. 44 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/P/M.KOMINFO/12/2005 Tahun 2005

Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/P/M.KOMINFO/7/2005 tentang Penghematan Energi di Lingkungan Lembaga Penyiaran

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Mencabut :

Permenkominfo No. 12/P/M.KOMINFO/7/2005 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi Di Lingkungan Lembaga Penyiaran

Download :
Permen Kominfo Nomor 26 Tahun 2005 (1).pdf

Abstrak

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 12/P/M.KOMINFO/7/2005 TENTANG PENGHEMATAN ENERGI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN

2005

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 26/P/M.KOMINFO/12/2005, jdih.kominfo.go.id : 3 hlm.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/P/M.KOMINFO/7/2005 tentang Penghematan Energi di Lingkungan Lembaga Penyiaran

ABSTRAK:

a. bahwa jangka waktu berlakunya Penghematan Energi di lingkungan Lembaga Penyiaran sesuai pasal2 ayat(6) PeraturanMenteri Nomor 12JP/M. Kominfonl2005 adalah 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juli 2005 sId 29 Desember 2005; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, dipandang perlu mencabut Peraturan Menteri Nomor 12/P/M.Kominfonl2005 tentang Penghematan Energi di lingkungan Lembaga Penyiaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangantersebut hurufa dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 121PIM. Kominfofi 12005 tentang Penghematan Energi di lingkungan Lembaga Penyiaran;
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara AI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara AI Nomar 4252); 2. Peraturan Presiden Aepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Aepublik Indonesia; 3. Peraturan Presiden Aepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Aepublik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Aepublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Aepublik Indonesia; 4. Keputusan Presiden Aepublik Indonesia Nomor 187/M. Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2005; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NomorO1IP/M .Kominfo/4/2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.
Mencabut Peraturan Menteri Kamunikasi dan Informatika Nomor 121P/M.KominfonI2005 Tentang Penghematan Energi di lingkungan Lembaga Penyiaran dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2005.
Mencabut Peraturan Menteri Kamunikasi dan Informatika Nomor 121P/M.KominfonI2005 Tentang Penghematan Energi di lingkungan Lembaga Penyiaran dan dinyatakan tidak berlaku.
3 halaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/OT.040/11/2016 Tahun 2016

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/PERMENTAN/OT.140/11/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Download :
Permentan Nomor 53 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2010 Tahun 2010

Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 35/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 3 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 23A Tahun 2019

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP Lombok Barat No 23A Tahun 2019.pdf

Abstrak

biaya-penunjang-poperasional-pengelolaan-manajemen-pns-bkd-dan-pengembangan-sdm

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan manajemen PNS di Kabupaten Lombok Barat yang bertujuan menghasilkan PNS yang profesionalm memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu diberikan biaya penunjang operasional Pengelolaan Manajemen PNS pada BKD dan Pengembangan SDM Kabupaten Lombok Barat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Manajemen PNS Kabupaten Lombok Barat, perlu landasan hukum. Bersadarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Pengelolaan Manajemen PNS pada BKD dan Pengembangan SDM.
UU nomor 64 tahun 1958, UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, Peraturan daerah nomor 1 tahun 2007, Peraturan daerah nomor 10 tahun 2016, Peraturan Bupati lombok barat nomor 81 tahun 2016
Ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Pemberian Biaya penunjang operasional pengelolaan manajemen PNS, Tata cara pembayaran, Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
-
-
4

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Unggas

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 37 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2016.