Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,189 detik

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/2011 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Permensos No. 107/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial

Download :
PERMENSOS 12 HUK 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 Tahun 2004

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 17/5/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
Peraturan BI No. 12/10/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
Peraturan BI No. 7/37/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

Mengubah :

Peraturan BI No. 5/13/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 6-20-PBI-2004.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1d Tahun 2014

Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
5731_PERWALI_NO_1-D_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

pns - kamus jabatan fungsional umum

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1d, BD.2014/No. 16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa kamus jabatan fungsional umum PNS memuat pengelompokan rumpun jabatan fungsional umum, perumusan nama-nama jabatan fungsional umum, ikhtisar jabatan, serta uraian tugas yang ada di lingkungan Instansi Pemko Surakarta; bahwa Pemko Surakarta perlu menyusun kamus jabatan fungsional PNS Kota Surakarta yang memuat Jabatan Fungsional Umum yang lebih spesifik dan mengacu pada rumpun jabatan fungsional sesuai Perka BKN No 3 tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS di Lingkungan Pemko Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1994; PP No 103 Tahun 2002; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kamus jam=batan fungsional umum PNS yang dicantumkan dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2014.
46 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 3.1 Tahun 2019

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perindustrian Standar/Pedoman

Download :
PERBUP_NO_3_1_2019-min.pdf

Abstrak

tata-cara-insentif-pemungutan-retribusi-daerah-perindustrian-perdagangan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3.1, BD.2019/No.3.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk meningkatkan kinerja pemungutan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga maka apabila pemungutan retribusi daerah mencapai kinerja tertentu dapat diberikan Insentif; b. bahwa untuk kelancaran dan tertib dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
7 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 3a Tahun 2013

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2013

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
NO. 3a.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 Tahun 2017

Penawaran Umum oleh Pemegang Saham

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 76 - PUPS.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum

Mengubah :

Peraturan BI No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal inti Minimum Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 9-16-PBI-2007.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik Di Supplier

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 52 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.5 Tahun 2010

Garis Besar Kebijakan Umum Pembangunan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2011

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download :
Perka BMKG Nomor 5 Tahun 2010.PDF

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 23.a Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Kotamobagu

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PEDOMAN-TEKNIS-PELAKSANAAN-PEMBIAYAAN-PENDAFTARAN-TANAH-SISTEMATIS

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23.a, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.23.a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Kotamobagu

ABSTRAK:

- Dalam rangka efektivitas pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan/ Desa, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Perwali No. 24a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Kotamobagu.
- UU No. 5 Tahun 1960; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 4 Tahun 2007; - UU No. 6 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; - UU No. 30 Tahun 2014; - Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016; - Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Keputusan Bersama Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmgrasi No. 25/SKB/V/2017; - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 35 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 2017;
- Kegiatan operasional Petugas Kelurahan/Desa dibiayai oleh APBD Kota Kotamobagu (meliputi penggandaan dokumen pendukung, pengangkutan dan pemasangan patok, operasional dan transportasi Petugas Kelurahan); - Kegiatan penyiapan dokumen dan kegiatan pengadaan patok dan meterai dibebankan kepada masyarakat; - Biaya operasional dan transportasi Petugas Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
Perwali ini mengubah Pewali No. 24.a Tahun 2017
4 halaman (2 Pasal)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.