Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,138 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 63/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019

Mengubah :

Permen KKP No. 25/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019

Download :
Permen KKP Nomor 45 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007

Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 86/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/2/2009 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Peleksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Mengubah :

Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 86/KEP/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit

Download :
Permen Kominfo Nomor 18 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tahun 2016

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

Permen PUPR No. 39/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Download :
PERMENPUPR13-2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 7.b Tahun 2018

Pemberian Tunjangan komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

TUNJANGAN-KOMUNIKASI-INTENSIF-RESES-PIMPINAN-ANGGOTA-DPRDKOTA

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7.b, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.7.b

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tunjangan komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu, Pemkot perlu menetapkan Perwali tentang besaran Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Anggota DPRD Kota Kotamobagu,
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; - UU Nomor 17 Tahun 2003; - UU Nomor 33 Tahun 2004; - UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP Nomor 58 Tahun 2005; - PP Nomor 18 Tahun 2017; - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; - Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; - Perda Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017;
- Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu dan Besaran Tunjangan Reses masing-masing sebesar Rp6.300.000 sudah termasuk pajak.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
5 halaman (6 Pasal)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-07/MENKO/POLHUKAM/12/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per071/A/JA/08/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
Permenko Polhukam Nomor 7 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan BI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Mengubah sebagian :

Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

Download :
Peraturan OJK No. 6 Tahun 2022.pdf
Peraturan OJK No. 6 Tahun 2022_Penjelasan.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/2/2013 Tahun 2013

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 05/M-DAG/PER/1/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 10 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan Dan Perikanan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 35 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 755/KPTS/OT.050/M/11/2020 Tahun 2020

Tim Pengelola Agriculture War Room Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Kepmentan Nomor 755 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 19A Tahun 2020

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
PERBUP LOMBOK BARAT NOMOR 19.A TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PENCEGAHAN-DAN-PENANGANAN-STUNTING

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SOM) dalam bentuk peningkatan pertumbuhan Gizi Anak Balita dan Kesehatan Ibu Hamil serta masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Barat pada umumnya, maka dipandang perlu melakukan intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi; kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Lombok Barat sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 201 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Peraturan Menteri 2269/Menkes/Per/Xl/201 l
Pencegahan dan penanganan stunting dimaksudkan untuk menin gkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyaraka t melalui: a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); b. Perbaikan pola konsumsi makanan; c. Perbaikan perilaku sadar gizi; d. Perbaikan perilaku sadar hidup bersih dan sehat; e. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; f. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; g. Perlindungan sosial bagi bayi/balita, ibu hamil/menyusui dan remaja; h. Peningkatan sanitasi dan air bersih melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); i. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan J. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
-
-
22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.