Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,137 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu No. 1A Tahun 2016

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Desa

Download :
Perbup Dompu 1a Tahun 2016.pdf

Abstrak

Desa - TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1A, BAGIAN HUKUM PEMDA KAB. DOMPU

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Dompu No. 10 Tahun 2015.
Ketentuan Umum; Pengalokasian ADD; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
-
-
8

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen KKP No. 49/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

Mencabut :

Permen KKP No. PER.03/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 35 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Wilayah Kerja Dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 15 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 5a Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah Kota Tegal Tahun 2012

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
5881_Perwal_05A_Tahun_2012_-_Jamkesda_2012.pdf

Abstrak

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAERAH - pedoman pelaksanaan

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5a, BD.2012/No. 5a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah Kota Tegal Tahun 2012

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas jaminan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah Kota Tegal dan masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin di Kota Tegal perlu penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah Kota Tegal Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Walikota Tegal Nomor 12 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, kebijakan operasional, organisasi jamkesda, kepesertaan jamkesda, pelayanan kesehatan jamkesda, pendanaan jamkesda, pelaporan, penanganan keluhan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
20 hal

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011

Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 sepanjang untuk pemasukan dan/atau pengeluaran benih untuk tujuan penelitian dan/atau pemuliaan

Download :
Permentan Nomor 37 tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17A Tahun 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 26.A Tahun 2020

Perubahan Keempat atas Peraturan walikota ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate

Struktur Organisasi

Download :
peraturan_walikota_ternate_no_26.a_tahun_2020.pdf

Abstrak

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 40.A TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26.A, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 425.A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan walikota ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan atas Peraturan Dearah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, maka unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu diubah
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017,
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 2A Tahun 2021

Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan Tahun 2022

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP_2A_TH_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008

Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Syariah dan Unit Usaha Syariah

Mencabut :

Peraturan BI No. 2/15/PBI/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit

Mengubah :

Peraturan BI No. 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan BI No. 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan BI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Download :
Peraturan BI No. 10-18-PBI-2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2008.