Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Sleman Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa
Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala
Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa
Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Besaran
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Staf Pamong Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5)
dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan
Staf Pamong Kalurahan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020; 14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020; 15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Halaman: 21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 3.3 Tahun 2017
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPiutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Tapanuli Tengah No. 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial.
PERBUP Kab. Tapanuli Tengah No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3.3, BD.2017/ No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah. berdasarkan Pertimbangan ini telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 83.2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan perlu dilakukan penyesuaian berdasarakan UU No.23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Peraturan Kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,perlu mengatur tata cara penganggran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dengan Perbub.
Berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Soaial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No.7 Drt.1956, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.12 tahun 2011, UU No.17 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, Permen No.55 Tahun 2005, Permen No.56 Tahun 2005, Peren No.57 tahun 2005,Permen No.58 Tahun 2005, Permen No.72 Tahun 2005,Permen No.79 Tahun 2005, Permen No.6 Tahun 2006, Permen No.8 Tahun 2006, Permen No.38 Tahun 2007, Permen No.21 tahun 2008, Permen No.22 Tahun 2008, Permen No.83 Tahun 2012, Perpres NO.54 Tahun 2010, KepresRI No.42 Tahun 2002, Permendari No.13 Tahun 2006, Permendagri No.24 Tahun 2009, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri 33 Tahun 2012, Perda Kab. Tapanuli Tengah No.13 Tahun 2008, Perbup Tapanuli Tengah No. 5 Tahun 2013, Perda Kab Tapanuli Tengah NO. 10 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tujuan pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, Penerima Hibah, Bantuan sosial, Bantuan keuangan, dan Penerima Belanja Tidak Terduga, Pengusulan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja HIbah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, Monitoring dan Pengawasan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja TIdak Terduga, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 83,2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
28 HLM
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2011 Tahun 2011
Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Mengubah :
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian NO. 90/Permentan/OT.140/12/2011, BN.2011 No. 844, jdih.pertanian.go.id
Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2012.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.04/2017 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Program Raskin di Kota Surakarta Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu masyarakat mengatasi kemiskinan dan kerawanan, salah satunya Pemerintah Mengadakan Program Raskin untuk membantu mendapatkan salah satu kebutuhan pokok dalam bentuk beras dengan harga terjangkau/murah; bahwa dalam pelaksanaan di daerah perlu ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis Program Raskin di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Perwali Surakarta tentang Petunjuk Teknis Program Raskin di Kota Surakarta Tahun2 015;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 68 Tahun 2002; Perpres No 15 Tahun2 010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penanggung jawab dan pelaksana program raskin, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2015.
24 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
