Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pendataan Warga Miskin
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menyesuaikan PerBup No. 42 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permensos No.3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pendataan warga miskin yang meliputi kriteria dan indikator lokal kemiskinan, batas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga, serta pendataan, publikasi, legalisasi, dan pemeliharaan data warga miskin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, perlu mengatur tentang penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
pengaduan masyarakat merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang perlu ditindaklanjuti dengan baik dan benar agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PermenPAN No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permendagri No. 80 tahun 2015; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 tahun 2021;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
20 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 No 37 Seri G; https://jdih.probolinggokab.go.id/uploads/product_hukum/file_peraturan/1703907265_ASB-DAN-HSPK.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD TA 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 ebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 1 Tahun 2022;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 33 Tahun 2020;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permendagri No 47 Tahun 2021;
Kep.Mendagri No 050-5889 Tahun 2021;
Perda Kab. Probolinggo No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Probolinggo No 1 Tahun 2022.
Penyusunan ASB dan HSPK dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat
dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan
yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
Komponen ASB dan HSPK :
a. deskripsi;
b. tenaga atau upah;
c. bahan;
d. peralatan;
e. koefisien atau volume.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik, perlu memberikan pedoman bagi Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016;
Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Standar Palayanan Publik bagi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten Kaimana wajib
menyesuaikan dan menetapkan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
Lamp 8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 36.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
ABSTRAK:
a.bahwa pemberian bantuan rumah layak huni yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan perwujudan pelaksanaan kewaliban Pemerintah
'Kabupaten Badung dalam menjamin terpenuhinya hak hak dasar warganya yang tidak mampu terutama dalam pemenuhan hak dasar perumahan dan untuk mencegah
kekumuhan serta kerawanan sosial, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa di Kabupaten Badung masih terdapat masyarakat atau keluarga yang memiliki keterbatasan daya beli memiliki rumah tidak layak huni' yang dapat mengkibatkan rendahnya kualitas
hidup dan derajat kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 20l7 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c' perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Rumah Layak Huni.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2023,Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022,Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017,
Ketentuan Umum,Bentuk program Bantuan Rumah Layak Huni,Penerima Program bantuan Rumah Layak Huni,Pelaksana Program Rumah Layak Huni,
Monitoring dan Pelaporan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
-
-
47 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 36 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sragen No. 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023 Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023
Mengubah
Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dikarenakan adanya perubahan kondisi, harga,
dan inflasi, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 78
Tahun 2021 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen
Tahun 2023 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sragen Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga
Kabupaten Sragen Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 diubah.
214 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, koIusi, dan nepotisme, diperlukan komitmen penyelenggara negara dalam hal
kepatuhan untuk melaporkan harta kekayaannya;
b. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jembrana sudah tidak sesuai dengan kondisi dan Perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyampain Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
KETENTUAN UMUM,WAJIB LAPOR,PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA,PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA,
SANKSI ADMINISTRATIF,Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
-
-
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2023
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2023/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan
Pemerintah Kalurahan dalam pembangunan, Tanah
Kas Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan
perlu dioptimalkan pemanfaatannya;
b. bahwa pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang
dipergunakan untuk fasilitas umum Pemerintah
Daerah, perlu diberikan kompensasi sebagai
Pendapatan Asli Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas
Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas
Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun
Anggaran 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun
2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun
2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Bantuan Keuangan; Prinsip Pengelolaan Bantuan Keuangan; Pengelolaan; Mekanisme Pencairan Dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Dinas Pertanian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017; dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Penjelasan 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tana Tidung No.11 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini tentang standar harga satuan tahun anggaran 2024 yang berfungsi sebagai referensi penyusunan RKA-SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
