Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Tanjung Kecamatan Suhaid Dengan Desa Mensusai Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Tanjung Kecamatan Suhaid dengan Desa Mensusai Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penetapan dan cara penyelesaian perselisihan batas Desa Tanjung Kecamatan Suhaid dengan Desa Mensusai Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu, terkait hal pengelolaan yang telah dikelola secara turun-temurun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
manajemen kepegawaian dan peningkatan
pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri
Sipil, diperlukan data dan informasi kepegawaian
yang akurat; bahwa untuk mewujudkan data dan informasi
kepegawaian yang akurat, diperlukan
pengembangan sistem informasi kepegawaian
berbasis teknologi informasi; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan
untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian perlu diatur dalam Peratuan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, data dan informasi kepegawaian, pengelola SIMPEG, mekanisme SIMPEG, kerahasiaan data kepegawaian, sarana dan prasarana, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD NOMOR 39 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional
Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Probolinggo.
1. Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Dinas
Satpol PP dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
2. Prinsip dasar Standar Operasional Prosedur, meliputi humanis, tegas, tidak arogan, tidak melanggar Undang-Undang, dan kontinuitas;
3. Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 28 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
nilai dasar-kode etik-kodeperilaku-aparatur sipil negara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2022/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan ini adalah bahwa untuk melaksanakan penerapan nilai dasar dan employer branding ASN"Bangga melayani Bangsa" yang telah diluncurkan Presiden Republik Indonesia, perlu didukung oleh penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 37 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nilai Dasar adalah nilai-nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Bangsa, dan Negara, Kode Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selanjutnya disebut Kode Perilaku adalah contoh perilaku yang menjadi pedoman bagi Pegawai Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi. Diatur mengenai ketentuan umum, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, penerapan, penegakan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, penghargaan, keuangan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 28 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
14 hlm, Lampiran : 12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam upaya penyediaan informasi publik dilingkungan Pemkab. Bolmong perlu disusun SOP yang menjadi pedoman bagi PPID dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP 61 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO. 3 Tahun 2017.
Mengatur tentang standar operasional prosedur pelayanan informasi publik PPID Kab. Bolmong, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tugas dan wewenang PPID, tata kerja PPID, serta SOP pelayanan informasi publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlm, lampiran 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 39 Tahun 2017
STANDAR- OPERASIONAL- PROSEDUR- PENGADAAN- BARANG -DAN JASA- TERINTEGRASI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Terintegritasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta kelancaran pelayanan pengadaan barang dan jasa secara terintegrasi dan terpadu
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 ; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 79 Tahun 2005 ; PP No. 65 Tahun 2005 ; PP No. 8 Tahun 2006 ; Perpres No. 106 Tahun 2007 ; Perpres No. 54 Tahun 2010 ; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar operasional pengadaan barang dan jasa terintegrasi pemerintah Kabupaten Bone Bolango, termasuk di dalamnya mengatur tentang, azaz, maksud dan tujuan standar operasional pengadaan barang dan jasa; tata hubungan kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 70 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Pandeglang
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PANDEGLANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD/2017/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kabupaten Pandeglang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pandeglang;
1.UU No. 5 Tahun 1960 ;2.UU No.19 Tahun 1997 ;3.UU No.28 Tahun 1999;4.UU No.23 Tahun 2000 ;5.UU No.14 Tahun 2002 ;6.UU No.28 Tahun 2002 ;7.UU No.33 Tahun 2004 ;8.UU No.28 Tahun 2009 ;9.UU No.23 Tahun 2014 ;10.PP No.40 Tahun 1996 ;11.PP No.24 Tahun 1997 ;12.PP No.135 Tahun 2000 ;13.PP No.25 Tahun 2002 ;14.PP No.58 Tahun 2005 ;15.PP No.55 Tahun 2016 ;16.Perda Kab Pandeglang No.1 Tahun 2011 ;17.Perda Kab Pandeglang No. 3 Tahun 2012 ;18.Perda Kab Pandeglang No.6 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.basis data PBB-P2;3.pendaftaran , pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2;4.penetapan;5.pembayaran dan penerimaan
;6.angsuran dan penundaan pembayaran pajak;7.pengembalian kelebihan pembayaran pajak;8.penagihan;9.pelayanan;10.pembetulan dan pembatalan
;11.pengurangan ketetapan pajak terutang;12.penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;13.keberatan dan banding;14.tata cara pemeriksaan PBB-P2
;15.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
a. bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi meliputi gratifikasi kepada pegawai aparatur
sipil negara dan penyelenggara negara harus
dikendalikan dalam rangka mewujudkan masyarakat
adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik serta bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan pedoman
pengendalian gratifikasi sebagai salah satu bentuk
perwujudan dari pembangunan hukum di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
c. bahwa penerapan sistem pengendalian gratifikasi bagi
pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam
melaksanakan tugasnya memerlukan pedoman dalam
bentuk pengaturan guna memperjelas makna dan
implementasi pengendalian gratifikasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2014
Terdiri dari 20 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, gratifikasi, pelaporan, UPG, pengawasan, perlindungan dan penghargaan, pembiayaan, ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
mengatur mengenai pedoman pengendalian gratifikasi
16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
