Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,315 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/20/PBI/2014

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

Perbankan, Lembaga Keuangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

Download :
Peraturan BI No. 16-20-PBI 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2010 Tahun 2010

Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol

Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 01/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 21/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol

Download :
PermenPU13-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8.A Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020

Standar/Pedoman

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8.A TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8.A Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

mencermati situasi dan kondisi riil kenaikan harga transportasi dan akomodasi perjalanan dinas keluar daerah bagi aparatur sipil negara dan ketua, wakil ketua serta anggota DPRD lingkup pemerintah kabupaten halmahera barat, maka dipandang perlu menyesuaikan standar biaya umum khususnya pada biaya perjalanan dinas dimaksud; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud; peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat No 8.A Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
PMK No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 33 tahun 2019; PMK No. 78/PMK.02/2019 PMK No. 127/PMK.02/2019; Permendagri No. 120 tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8.A Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 8.A Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
3 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Pelepasan Ikan Mas (Cyprinus Carpio) Rajadanu Tahan Penyakit KHV

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 24 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/5/2008 Tahun 2008

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas

Pendidikan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Download :
Permen KOminfo Nomor 18 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2012 Tahun 2012

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 07/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 7.a Tahun 2020

Pengaturan Pembiayaan Operasional Tenaga Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ambon

APBD

Download :
PERWALI No 7a Biayaan Operasional Tenaga Kes Penanganan Covid 19.pdf

Abstrak

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PENGATURAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL TENAGA KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA AMBON

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7.a, BD. No. 2020/7.a, LL KOTA AMBON : 6 Hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Pembiayaan Operasional Tenaga Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ambon

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan dengan adanya wabah penyakit akibat adanya Corona Virus di Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nesional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020. Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 173 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ambon, Keputusan Walikota Ambon Nomor 191 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam COrona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ambon, dan Keputusan Walikota Ambon Nomor 214 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Ambon. Dalam upaya menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang semakin meluas, perlu melakukan langkah-langkah penanganan salah satunya melalui kegiatan Pelacakan Kasus dan Pengambilan Specimen Pasien COVID-19 di Kota Ambon,dan untuk efektifitas kegiatan Pelacakan Kasus dan Pengambilan Specimen Pasien COVID-19 perlu didukung oleh pembiayaan operasional transportasi dan honor petugas.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman dalam pembayaran biaya transpor lokal dalam melakukan pelacakan kasus maupun pengambilan specimen, pengiriman sampel specimen ke laboratorium pemeriksa yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, dan honor petugas penanganan COVID-19 di Kota Ambon.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020

Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tamiang Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Aceh

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 77 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 17.1 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 Tahun 2015

Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak

Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.