Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2A, Bagian Hukum Pemkab Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan bantuan penanganan rumah tidak layak huni yang lebih akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu ditentukan kriteria subjek dan objek, prosedur dan tanggungjawb pelaksana program serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang nomor 1 tahun 2011, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013.
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Data Sasaran dan Lokasi Program, Kriteria Sasaran Program, Bentuk dan Jenis Program BPRTLH, SKPD Pelaksana, Sumber dana dan Penggunaan dana, Penetapan Lokasi dan Pendataan Calon Penerima Bantuan, Pencairan dan Penyaluran Barang, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
-
-
14
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 6/PERMEN-KP/2015, BN.2015 No. 507, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2015.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016
Kepegawaian, Aparatur NegaraPangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permentan No. 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian
Mencabut :
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Karantina Pertanian
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; b. bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf b Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum peraturan ini: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun2019; 12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020;
Materi Pokok : Prinsip Satu Data dan Jenis Data, Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sleman, Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sleman, Pendanaan, Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Jumlah Halaman : 18 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 38/PERMEN-KP/2017, BN.2017/No.1169, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ Tahun 2020
Keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 119/2813/SJ, bpkp.go.id : 8 hlm.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 77/M-DAG/PER/12/2012, JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 12 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Banjarmasin berjalan efektif, efesien dan
terarah, maka diperlukan Rencana Strategis pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup Rencana Strategis; Sistematika Rencana Strategis SKPD Tahun 2011-2015; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2011.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
