Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,256 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 44.2 Tahun 2021

Dewan Pengupahan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 6.2 Tahun 2019 tentang Dewan Pengupaha

Download :
Perbup Sleman Nomor 44.2 Tahun 2021 ttg Dewan Pengupahan.pdf

Abstrak

dewan pengupahan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44.2, BD.2021/NO.44.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengupahan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan sistem pengupahan di Kabupaten Sleman perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Dewan Pengupahan Kabupaten dibentuk oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dalam jumlah gasal sesuai kebutuhan dan kondisi kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengupahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tugas Dewan Pengupahan; Keanggotaan; Tata Cara Pengusulan Anggota; Persyaratan Anggota; Masa Jabatan; Pemberhentian; Tata Cara Penggantian; Tata Kerja Dewan Pengupahan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Jumlah halaman: 12 HLM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 Tahun 2017

Bank Perantara

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
SAL POJK 16 Bank Perantara(1).pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2017

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 54 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tahun 2016

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Download :
POJK Nomor 65 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.04/2017 Tahun 2017

Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 62 - Prospektus OBDA.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 10.A Tahun 2018

Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Peraturan Wali Kota_10.A_2018.pdf

Abstrak

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10.A, BD 2018/10.A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu adanya dana operasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Perwali tentang Bantuan Operasional kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bekasi.
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Bekasi No. 4 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2015; Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2015; Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2015; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Peruntukan; 4. Tata cara Pengajuan; 5. Pertanggungjawaban; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
8 halaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012

Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan, Serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 58 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan Terorisme

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat

Download :
Peraturan BI No. 12-20-PBI-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004

Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valutas Asing

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 7/49/PBI/2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
Peraturan BI No. 7/29/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/89A/KEP/DIR tanggal 20 Oktober 1997 tentang perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/86/KEP/DIR tanggal 7 Oktober 1997
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/2B/KEP/DIR tanggal 6 April 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor Nomor 30/89A/KEP/DIR tanggal 20 Oktober 1997
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/55/KEP/DIR tanggal 1 Juli 1998 tentang Fasilitas Diskonto, Pelanggaran Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Saldo Giro Negatif Pada Bank Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 6-15-PBI-2004.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59/P Tahun 2011

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .