Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,215 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 4 LAMPIRAN III Tahun 2012

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN PESAWARAN

Download :
Perda Nomor 4 Tahun 2012 Lampiran III.docx

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Satu Data Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 61/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut

Download :
Permen KKP Nomor 67 Tahun 2017.pdf

Abstrak

SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2017

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 67/PERMEN-KP/2017, BN.2018 No. 116, jdih.kkp.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data di bidang kelautan dan perikanan; b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 112); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
mengatur tentang prinsip satu data, jenis data, penyelenggaraan satu data, pembinaan, penilaian kepatuhan, monitoring dan evaluasi, pengawasan

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
28 halaman

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 10/KPTS/PK.040/M/1/2020 Tahun 2020

Pelepasan Rumpun Itik PMp Agrinak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Kepmentan Nomor 10 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
pojk 38-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.04/2018 Tahun 2018

Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
pojk 9-2018.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37A Tahun 1966

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Kepres No.37A Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 13A Tahun 2018

Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Kerawanan Sosial Kota Surakarta Tahun 2018 - 2021

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
PERWALI_NO_13-A_TAHUN_2018.PDF

Abstrak

KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KERAWANAN SOSIAL - RENCANA AKSI DAERAH

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13A, BD.2018/No.16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Kerawanan Sosial Kota Surakarta Tahun 2018 - 2021

ABSTRAK:

bahwa kebijakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial di Kota Surakarta dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan otonomi daerah sehubungan dengan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban urnurn dan perlindungan masyarakat; bahwa penanganan kerawanan sosial menjadi bagian dalam mewujudkan Kota Surakarta yang kondusif dan perlindungan masyarakat untuk pengurangan resiko bencana; bahwa kebijakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial di Kota Surakarta perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah sebagaimana arah pembangunan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 untuk pencapaian Visi dan Misi Walikota khususnya misi Mapan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan W alikota ten tang Ren can a Aksi Daerah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban um um, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial di Kota Surakarta Tahun 2018-2021;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, wilayan fungsi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial, pembagian wilayah kerja, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan kerawanan sosial, partisipasi masyarakat, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
17 hal

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2012 Tahun 2012

Penilaian Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil Teladan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 17 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 12.1 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar

Pendidikan

Abstrak

beasiswa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12.1, BD.2021/NO.12.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar

ABSTRAK:

bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan dasar kepada peserta didik dari keluarga miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12.1/Kep.KDH/A/2017 tentang Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 12.1 Tahun 2017
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12.1) pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12.1)
Jumlah Halaman : 5 HLM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tahun 2015

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 1966.