Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Batas Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 374, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Letnan Kolonel Soekarno Czi Dan Soekarno Gondokoesoemo, S.H. Sebagai Pembantu Menteri Listrik Ketenagaan Bidang Pamann, Organisasi Dan Administrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 1965.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum Tahun 2009, Pelaksaan Dukungan Kelancaran Penyelengaraan Pemilihan Umum Di Tingkat Kabupaten/Kota Menjadi Tugas Dan Tanggung Jawab Bupati/Walikota, Dan Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bandung Telah Mengalokasikan Dana Belanja Hibah Sebagaimana Telah Tercantum Dalam Peraturan Daerah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 Jo, Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, Sehingga Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 270/711/SJ Tanggal 10 Maret 2009 Perihal Bantuan Fasilitas Dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, Penyedia Anggaran Untuk Dukungan Kelancaran Penyelengaraan Pemilihan Umum Diwujudkan Dalam Bentuk Kegiatan Pemerintah Daerah Yang Diformulasikan Kedalam Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA/DPA-SKPD) Badan/Dinas/Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik,Dengan Nama Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomo270/711/SJ Diamanatkan Pula Bahwa Pemerintah Daerah Yang Telah Menganggarkan Dalam APBD Tahun Anggaran 2009, Namun Belum Sesuai Dengan Program Dan Kegiatan, Supaya Melakukan Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD Dengan Terlebih Dahulu Melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Untuk Selanjutnya Ditampung Dalam Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009,Bahwa Berdasarkan Peritimbangan Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Bandung Tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor190 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009.
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kotamadya Tinggkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008.
Beberapa Ketentuan Diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
Mengubah Peraturan nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 374 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Sebagaimana Telah Diubah Untuk Kedua Kali Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2007.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 375 Tahun 2018
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 375, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Sebagai Pejabat Direktur, Direktur Pengembangan Sebagai Direktur Operasi, Direktur Ekonomi Dan Keuangan Pada Perusahaan Listrik Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 1965.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 375 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Batas Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
