Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,183 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 Tahun 2010

Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 20 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 7.A Tahun 2010

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup No 7.A Tahun 2010.pdf

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7.A, BD.2010/NO.8.A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong terhadap setiap Pcgawai Ncgcri Sipil untuk mcnan1bah dan meningkatkan pengetahuannya dengan memberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan pemberian izin belajar; bahwa untuk maksud terscbut huruf a dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892/303/SJ tanggal 09 Januari 1990 perihal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, maka demi kelancaran dan kepentingan manajemen Pegawai Negeri Sipil serta tertib administrasi dalam pembcrian izin belajar terhadap Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan formal lainnya yang terakreditasi dan berkualitas, dipandang perlu mengatur kembali Tata Cara dan Persyaratan izin belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pcmerintah Nomor 9 Tahun 2003 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara Dan Persyaratan; Batas Waktu Pendidikan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2010.
11 Halaman

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010

Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
bn404-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13.a Tahun 2020

Potong Pele Stunting di Bumi Saka Mese Nusa.

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
PERBUP SBB NO. 13.a TAHUN 2020.pdf

Abstrak

STUNTING

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13.a, BD.2020/NO.0205.a, TBD.2020, LL SETDA KAB. SBB : 20 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Potong Pele Stunting di Bumi Saka Mese Nusa.

ABSTRAK:

Bahwa prevalensi stunting pada balita di kabupaten Seram Bagian Barat masih tergolong cukup tinggi sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas pembangunan manusia. Stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan stunting melalui intervensi paling menentukan pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut terkait Komitmen Pencegahan dan Penurunan Stunting Di Bumi Saka Mese Nusa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Potong Pele Stunting di Bumi Saka Mese Nusa.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010; Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/X1/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Potong Pele Stunting di Bumi Saka Mese Nusa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 58A Tahun 2012

Perlindungan Masyarakat

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 07 Tahun 2010

Download :
5083PERWALI_NO_58-A_TAHUN_2012.pdf

Abstrak

perlindungan masyarakat

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58A, BD.2012/NO.84

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Pemerintah Kota Surakarta, satuan perlindungan masyarakat menjadi satu bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja; bahwa dalam rangka meningkatkan kondusifitas daerah perlu pemberdayaan tugas dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota ten tang Perlindungan Masyarakat;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, kewenangan, struktur organiasi dan keanggotaan, tata kerja, hak dan kewajiban, sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2012.
Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2010 dicabut.
18 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 45/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 29/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 38 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tahun 2016

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 34/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perumahan Rakyat

Download :
Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2011 Tahun 2011

Instalasi Karantina Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 33/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Instalasi Karantina Ikan

Mencabut :

Permen KKP Nomor PER.27/MEN/2008 tentang Instalasi dan Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 11 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 3.A Tahun 2015

TARIF SEMENTARA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERBUP NOMOR 3.A TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 37/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 26 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.