PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 1,098 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 266 Tahun 1968
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 266 Tahun 1952
Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 266 Tahun 2022
Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 266 Tahun 2017
APBD
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 266 Tahun 1967
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 266 Tahun 1964
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 266 Tahun 2021
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi
    Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17
Mencabut
  1. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 266 Tahun 2022
Desa
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 266 Tahun 2017
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan