Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 1,083 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 259 Tahun 2012

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perbub Kab. Biak Numfor No. 259 thn 2012.pdf

pengelolaan-BMD

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 259, BD.2012/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya terselenggaranya penyusunan LPJ Keuangan yang tertib asas dengan mengacu Kepmendagri No. 11 Tahun 2001 tentan Pengeloaan BMD demi tersusunnya neraca keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif perlu disusun sistem dan prosedur serta penatausahaan barang daerah
UU No. 5 tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah dibah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 40 Tahun 1974; Keppres No. 13 Tahun 1974; Kepres No. 80 tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 85 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, pejabat pengelola BMD, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan, dan TGR

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2012.
35 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 259 Tahun 1966

Pengangkatan Mayor Jenderal TNI Ashmad Yusuf Sebagai Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia Pada Pemerintah Kerajaan Thailand

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No 259 Tahun 1966.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 259 Tahun 1968

Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Guna Menghadiri Sidang Menteri Luar Negeri Asean Yang Akan Diselenggarakan Di Jakarta Tanggal 6-7 Agustus 1968

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No 259 Tahun 1968.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 259 Tahun 1963

Penyelenggaraan Perhimpunan Serta Penggalangan Seluruh Unsur Dan Potensi Bahari Ditugaskan Pada Badan Musyawarah Bahari

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres No 259 Tahun 1963.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 259 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang ALas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

PERBUP NO 259 2017.pdf

penetapan dan pengesahan batas desa talang beringin kecamatan talang semindang kab. seluma

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 259, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 259

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Talang Beringin Kecamatan Semidang ALas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. untuk menjamin tertib administrasi pemerintah, memberikan kejelasandan kepastian hukum terhadap batas Desa Talang Beringin Kecamatan Semindang Alas Maras Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Talang Beringin secara pasti di Kecamatan Semindang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu b.berdasarkan ketentuan Bab V Pasl 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan
1. UU No. 9 Tahun 1967 2.UU No. 3 Tahun 2003 3.UU No. 26 Tahun 2007 4.UU No. 1 Tahun 2004 5.PERDA No. 43 Tahun 2008 6.UU No. 23 Tahun 2014 7.PP No. 38 Tahun 2007 8.PP No. 20 Tahun 1968 9.PP No. 78 Tahun 2007 10.PEMENDAGRI No. 56 Tahun 2015 11. PEMENDAGRI No. 45 Tahun 2016 12. KEMENHUT No. SK.784/Menhut-II/ 2012 14. PERDA No. 9 Tahun 2009 15. PERDA No. 2 Tahun 2013
Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintah, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 259 Tahun 2021

Pengelolaan Aset Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perbub Nomor 259 Tahun 20...lolaan Aset Desa.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 259 Tahun 2023

Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perbup Kab. Purbalingga T... 2023 No 259_ocr.pdf

Dana Desa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 259, BD.2023/NO.259

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya memperkuat asas kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Sasaran Dan Asas, Pengalokasian Dan Pembagian ADD, Pengorganisasian, Penggunaan ADD, Pengelolaan ADD, Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi ADD, Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
16 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 259 Tahun 2023

Peta Batas Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek

Abstrak

Desa

Download file:

peraturan-bupati-karawang...ampek-1717051352.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 259 Tahun 1965

Pengangkatan Pimpinan-Pimpinan Bidang-Bidang Dalam Staf Kota Republik Indonesia

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres No 259 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 259 Tahun 1960

Pengangkatan Komodor Udara Sudjono Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres No 259 Tahun 1960.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .