Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.315 peraturan dalam 0,021 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 100 Tahun 1950

Pengangkatan Mr. Wongsonegoro Sebagai Sekretaris Jenderal Pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 100 Tahun 1963

Pemberhentian M. Wijono dan R. Satrijo Dari Jabatan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Dan Pengangkatan Sebagai Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 100 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 100 Tahun 1961

Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pendidikan

Download :
Keppres No 100 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2016

Penanganan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Di Mahkamah Agung Oleh Pemerintah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perpres Nomor 100 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 101 Tahun 1953

Perutusan Ke Brussel (Belgia) Untuk Menghadiri Sidang Working Party Of The International Tinstudy Group

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No. 101 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 101 Tahun 1966

Memberhentikan David Gee Cheng Serta Mengangkat Ir. Rachmat Wikadisuria Menjadi Deputy Menteri/Kepala Departemen Cipta Karya

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.101 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 101 Tahun 1965

Penunjukan Delegasi Indonesia Ke Luar Negeri Dalam Rangka Mengintensifkan Perdagangan Luar Negeri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 101 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2016

Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Permendagri Nomor 101 Tahun 2016.doc

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 102 Tahun 1950

Pengangkatan Mohammad Yatim Jacin Dan Ibrahim Sedar Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat Masing-Masing Mewakili Daerah Sabang Dan Kota Waringin

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 102 Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PERIZINAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 106

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pcmerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; maksud (untuk memberikan landasan hukum dalam pengurusan di bidang Perizinan/Non Perizinan) dan tujuan (untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang Perizinan/Non Perizinan kepada masyarakat) di tetapkan Peraturan Bupati; Pendelegasian Kewenangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 17) dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.