Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 287, BD.2007/No.11 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan
pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta mempermudah
dalam penetapan pemberian dana kepada desa maka
perlu dilakukan pengaturan kebijakan pelaksanaan
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu
ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001
Nomor 11;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2002.
Peraturan ini memuat Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2007.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 291 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 291, BD.2007/No.12 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional; bahwa agar penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995;Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2005 ;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/
OT.140/12/2006;Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
521.3.05/27 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
15 Tahun 2003.
Peraturan ini memuat peruntukan pupuk bersubsidi;kebutuhan pupuk dan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi;cadangan pupuk bersubdisi;penyaluran dan HET;pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 296 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 296, BD.2007/No.13 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai di Lingkungan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu untuk melakukan penyesuaian
dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; bahwa guna meningkatkan kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dipandang perlu diberikan Tunjangan Khusus
Pegawai di Lingkungan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15
Tahun 2004.
Peraturan ini memuat tujuan dan sasaran;lingkup dan besarnya pemberian tunjangan khusus;dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 321 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 295 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 352 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 352, BD.2007/No.14 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengkoordinasikan,
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu dibentuk
Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
(Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor
5 Tahun 2004 Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : KEP/120/M.PAN/4/2006 tanggal 24 April
2006.
Peraturan ini memuat pembentukan; ruang lingkup kegiatan;susunan organisasi; tata kerja dari Kormonev
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2007.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 374 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Sebagaimana Telah Diubah Untuk Kedua Kali Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2007.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 375 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2007
ABSTRAK:
Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, dan dalam rangka terselenggaranya proses penatausahaan keuangan daerah secara tertib, taat pearturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, perlu ditunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Dasar hukum dalam Keputusan Walikota ini adalah UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2000; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Prabumulih No. 29 Tahun 2003.
Materi pokok dalam Keputusan Walikota ini mengatur tentang pejabat penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Prabumulih serta tugas dan wewenang pejabat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
