Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.291 peraturan dalam 0,018 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 102 Tahun 1965

Pengangkatan Jabatan-Jabatan Pada Lembaga Pertahanan Nasional

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No 102 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2017

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERBUP_102_TH_2017.pdf

Abstrak

pelimpahan wewenang

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk optimalisasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
Mengingat : 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; 16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberin Izin Usaha Mikro dan Kecil; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
peraturan ini mengatur mengenai pelimpahan sebagian wewenang kepada camat yaitu Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi urusan pemerintahan pada bidang: a. Pemberdayaan Masyarakat Desa; b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. Administri Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d. Perhubungan; e. Tenaga Kerja; f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; h. Perindustrian; i. Perdagangan; j. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; k. Lingkungan Hidup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
jumlah 7 halaman + lampiran 3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 102 Tahun 2014

Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Garut No. 228 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
PERBUP Kab. Garut No. 254 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 102 Tahun 1963

Pengangkatan Pejabat Di Lingkungan Sekretariat Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 102 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 1968

Penugasan Ir. Agus Suyono Dan Notosuwarso Ke Bangkok Untuk Menghadiri Sidang Asian Industrial Development Council

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 103 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 1962

Pensiun Pejabat Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 103 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 103 Tahun 2021

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Serta Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
2021 PERBUP BALANGAN NO 103.pdf

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD.2021/NO.103

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Serta Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu adanya pengelolaan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu; Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Balangan ini Mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha serta Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pendelegasian Kewenangan; Pembinaan dan Pengawasan Teknis Serta Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
9 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 1966

Pemberhentian M. Yusuf Singedekane Serta Mengangkat H. Abdul Manap sebagai Pjs. Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jambi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.103 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 104 Tahun 1965

Pengangkatan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 104 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 104 Tahun 1967

Mengangkat Roeslan Abdulgani Sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Di New York

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 104 Tahun 1967.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .