PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,176 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 386 Tahun 2022
Batas Desa Jambu Kecamatan Conggeang

Desa

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 387 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Turpijn Anthony Frederik

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 387 Tahun 2012
Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 387 Tahun 2012
Pendelegasian Wewenang Bupati Bidang Kepegawaian Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Garut No. 203 Tahun 2023 tentang Tata Cara Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara
    Mencabut ketentuan Pasal 4 huruf t, Pasal 6 huruf r, Pasal 7 huruf c, Pasal 11 huruf d angka 2
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 388 Tahun 2008
Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Garut Tahun 2009

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 388 Tahun 1965
Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federasi Jerman Barat Tentang Kredit

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 388 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Pastor John J. Lynch S.V.D

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 388 Tahun 2022
Batas Desa Padaasih Kecamatan Conggeang

Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan