Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,159 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 19a Tahun 2013

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
NO. 19a.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 Tahun 2010

Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 14/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/ 2005 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun

Download :
Permentan Nomor 17 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 15/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Jembrana
Permen KKP No. 46/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pangandaran
Permen KKP No. 45/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai
Permen KKP No. 37/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone
Permen KKP No. 36/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Kupang
Permen KKP No. 35/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang
Permen KKP No. 34/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong
Permen KKP No. 33/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung
Permen KKP No. 32/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo
Permen KKP No. 64/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone
Permen KKP No. 63/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Kupang
Permen KKP No. 62/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang
Permen KKP No. 61/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong
Permen KKP No. 60/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung
Permen KKP No. 59/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 Tahun 2020

Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-22/PM/2004 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor IX.C.6 yang merupakan lampirannya

Abstrak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/2009 Tahun 2009

Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang / Logo Departemen Sosial

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 66/HUK/1999 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang Departemen Sosial Republik Indonesia

Download :
PERMENSOS 12 HUK 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PD.400/3/2012 Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi

Download :
Permentan Nomor 12 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 382/KPTS/OT.050/M/05/2019 Tahun 2019

Tim Kerja Pertanian 4.0

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Kepmentan Nomor 382 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3.B Tahun 2016

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratis Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Abstrak

pemerintah daerah- tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) teknokratis kabupaten halmahera barat tahun 2016-2021

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3.B,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratis Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 261 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan RPJMD dapat dilakukan melalui pendekatan teknokratis dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir inilah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk menjamin agar rancangan RPJMD teknokratis selaras dan serasi dengan RPJMD kabupaten halmahera barat tahun 2005-2025 dan RPJMD provinsi maluku utara tahun 2015-2019, maka dipandang perlu melibatkan seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten halmahera barat, para pemangku kepentingan lainnya, serta dapat pula melibatkan pakar yang telah berpengalaman, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka dipandang perlu menetapkan peraturan bupati halmahera barat tentang tata cara penyusunan rencana jangka menengah daerah (RPJMD) teknokratis kabupaten halmahera barat tahun 2016-2021.
Dasar hukum peraturan bupati ini terdiri dari UU No.60 Tahun 1958, UU No.46 Tahun 1999, UU No 1 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP UU No.23 Tahun 2014, UU No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2008, Kepren No.2 Tahun 2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.1 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) teknokratis kabupaten halmahera barat tahun 2016-2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Prinsip dan ruang lingkup; Struktur tim dan data pembangunan daerah; Jangka waktu pelaksanaan; Pembiayaan; Pengendalian; Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
7 Halaman, Lampiran: 1 Halaman.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/8/2016 Tahun 2016

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 66/M-DAG/PER/9/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengelohan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 62 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/9/2014 Tahun 2014

Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika Dan Telematika

Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenperin No. 68/M-IND/PER/8/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika

Download :
Permenperin_No.69_2014_.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2014.