Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,052 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1951

Pengangkatan Kepanitiaan Negara Untuk Merencanakan Persetujuan/Perjanjian Internasional Biasa Antar Indonesia Dan Belanda Pengganti Konperensi Meja Bundar

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.209 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1967

Penugasan Umarjadi Untuk Menghadiri Sidang Ke-24 General Agreement On Tariffs And Trade Di Jenewa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 209 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1964

Pembentukan Presidium Kabinet Kerja Di Bidang Telkom

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 342 Tahun 1964 tentang Penambahan Anggota Dewan Telekomunikasi Seperti Termaksud Dalam Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 209 Tahun 1964

Download :
Keppres No 209 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1968

Pemberhentian Brigadir Jenderal TNI Pangsoeparto Dan Saudara Danardoyo Hadisasono S.H. Masing-Masing Sebagai Sekretaris Jenderal Dan Inspektur Jenderal Departemen Perkebunan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No 209 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 209 Tahun 2019

Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap

Badan Layanan Umum

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_209_Tahun_2019.pdf

Abstrak

blud - tata cara kerja sama dengan pihak ketiga

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 209, BD.2019/NO.209

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan danpendapatan serta penerapan Pola Penerapan Keuangan BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyrakat yang efektif dan efisien, maka perlu mengoptimalkan potensi daerah pada BLUD UPTD Puskesmas melalui kerja sama dengan Pihak ketiga; bahwa kerja sama Pihak ketiga dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, sinergi, saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum, persamaan kedudukan, transparan, adil dan mengutaman kepentingan pelayanan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, menyebutkan bahwa tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada BLUD UPTD Puskesmas di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 47 Tahun 2016; PP No 28 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelaksanaan kerja sama, tahapan dan dokumen kerja sama, perubahan dokumen kerjsama, hasil kerjasama, penyelesaian perselisihan, berakhirnya kerjasama, pembinaan dan pengawasan, pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
11 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1966

Pengangkatan Saudara Ali A. Adi, SH. Dan Saudara T. Boestomi, SH. Anggota IKAHI Masing-Masing Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Golongan Hakim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.209 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 209 Tahun 2022

Batas Desa Cisaga Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

Desa

Download :
209 2022.pdf

Abstrak

batas-desa-cisaga-kecamatan-cibogo-kabupaten-subang

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 209, BD Tahun 2022 No.209

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cisaga Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Cisaga Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 45 Tahun 2016; PP No. 1 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, luas wilayah, penetapan dan penegasan batas desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
12 Hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1961

Pengangkatan Direksi Sementara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 209 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 209 Tahun 2019

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 209 Tahun 2019.pdf

Abstrak

ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 209, BD.2019/NO.209

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihar
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010
Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Ppk-Blud Rsud Hadji Boejasin Pelaihari 3. Prosedur Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Ppk-Blud Rsud Hadji Boejasin Pelaihari 4. Monitoring Dan Evaluasi 5. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
6 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1962

Kewarganegaraan (Naturalisasi) Oei Jan Kwan

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 209 Tahun 1962.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .