Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 347, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengangkatan Drs. Soetardjo Sigit, J. Luhukay, dan Drs. Moeljono Sebagai Pembantu Menteri Pertambangan, Urusan Pelaksanaan Administrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1965.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 347 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 347, BD.2006/No.31 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2002 Nomor 35 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2005 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 76), maka perlu diatur
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian
Alat-alat Berat; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;eraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19
Tahun 2002
Peraturan Bupati ini memuat tentang tata cara permohonan pemakaian alat berat;pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian alat-alat berat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2006.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 347 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Keboncau, telah diselenggarakan penegasan batas desa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No.13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 347 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Guru
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) pasal 13 ayat (2) Pasal 15 ayat (2) Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang peraturan pelaksanaan Perda kab. Karawang No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Guru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU dasar Negara Ri tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Kegiatanh Dan Rencana Program, Pemberian Penghargaan, Fasilitas Guru Yang Memiliki Hak kekayaan Intelektual, Tatacara Pengenaan Sankai Administrasi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 348 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 348, BD.2009/No.54 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Paralel
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan murah bagi masyarakat sekaligus sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing investasi, maka dipandang perlu adanya pelayanan perizinan secara paralel; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.PAN/2/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 180 Tahun 2009; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 137/304 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat tentang Perizinan Paralel di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Keboncau, telah diselenggarakan penegasan batas desa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No.13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 348 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak Di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (40 Perda kab. Karawang No. 19 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Pebup tentang Penyelenggaraan dan penegelolaan Pendidikan Anak Usia Dini formal berbentuk taman kanak kanak di Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 tahun 2014 sebagaiamana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan kebudayaan No. 18 tahun 2016; Perda Kab. Karawang No. 19 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Paud, Pengelolaan Paud, Pendirian Dan Perizinan Paud, SPM Pendidikan Paud, Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
12 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
