Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,205 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 197 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupataen Seluma Provinsi Bengkulu

Desa

Download :
PERBUP NO 197 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SIDO MULYO KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATAEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 197, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 197

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupataen Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Kelurahan Sido Mulyo secara pasti di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 43 Tahun 2008 5. UU No. 6 Tahun 2014 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP RI No. 38 Tahun 2007 8. PP RI No. 78 Tahun 2007 9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012 10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015 11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016 12. Keputusan Menhut RI No. SK.784/Menhut-II/2012 13. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005 14. Perda Kab. Seluma No. 13 Tahun 2009 15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2 Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa : Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memnuhi aspek teknis dan yuridis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 197 Tahun 2020

Rencana Strategis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Plumbon Kabupaten Cirebon

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Nomor 197 Tahun 2020_compressed.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 197 Tahun 2022

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2022/2023

Pendidikan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 197 2022.pdf

Abstrak

petunjuk - teknis - penerimaan - peserta - didik - baru - pada - taman - kanak - kanak - sekolah - dasar - dan - sekolah - menengah - pertama - di - kabupaten - bekasi - tahun - pelajaran - 2022 - 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 197, BD 2022/ No.197

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2022/2023

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 6998/AS/HK.01.04/2022 dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kab. Bekasi harus objektif, transparan dan akuntabel maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kab. Bekasi Tahun Pelajaran 2022/2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2019; Permendikbud No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 80 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Prinsip Dan Asas PPDB, Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar (SD) Dan Sekolah Menengah Pertama, Sistem Dan Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru, Mekanisme Seleksi Dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru, Penanggungjawab Data, Pengumuman Dan Registrasi Penerimaan Peserta Didik Baru, Biaya Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, Monitoring Supervisi Dan Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru, Sanksi, Mutasi Siswa Baru, Lain-lain, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
29 Hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1966

Susunan Organisasi dan Pembagian Kerja Sekretariat Negara

Struktur Organisasi

Download :
Kepres No.197 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 197 Tahun 2015

Komponn Biaya yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian

Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian

Download :
PM_197_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1968

Pembentukan Direktorat Perencanaan Pembangunan Industri Dan Direktorat Produksi Dan Jasa Dalam Direktorat Jenderal Maritim

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Download :
Keppres No 197 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 197 Tahun 1998

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Mencabut :

KEPPRES No. 82 Tahun 1985 tentang Badan Tenaga Atom Nasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_197 TH 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 197 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara "Aerial Survey"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 46 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Survai Udara (Panas)
Pasal 2 s.d. Pasal 20

Download :
pp no 197 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 197 Tahun 2021

Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 197 2021.pdf

Abstrak

Stuktur-organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 197, BD 2021/No.197

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Tugas Umum Jabatan, Tugas Pokok dan Uraian Tugas, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28), Peraturan Bupati Sumedang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 29, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1961

Pengangkatan Direksi Sementara Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 197 Tahun 1961.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 1966.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1961.