Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/88/63.02.13.2005/VII/2022 dan Nomor 146.3/082.63.02.13.2004/VII/2022 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru. Batas Desa telah disepakati tarikan garis bayas dan titik koordinatnya oleh Kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wiliyah administrasi desa tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betunng Kecamatan Pamuka Utara Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017.
Batas Wilayah Administrasi Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan penyelesaian tarikan batas wilayah administrasi Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betung Kecamatan Pamukan Utara pada tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut : 1. Bahwa terkait penyelesaian batas Desa Sekayu Baru Dengan Desa Betung Kecamatan Pamukan Utara, kedua Desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat 2° 18’ 28.177” LS dan 116° 11’ 52.533” BT; 2. Dari titik 01 menuju ke titik 03 dengan titik koordinat 2° 23’ 29.312” LS dan 116°11’ 42.321” BT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan Dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha, yang menyebutkan bahwa Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimana Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimaksud merupakan pengganti Surat Keterangan
Tempat Usaha (SKTU); bahwa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah laut yang ke-55 dan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada Badan Usaha Perseorangan Lainnya dengan cara pembebasan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB); bahwa pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut juga merupakan bentuk nyata perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terhadap pelaku usaha kecil yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan minat para pelaku badan usaha perseorangan untuk mengurus izin usahanya dengan harapan mindset bahwa “mengurusizin itu susah“ akan berubah menjadi “mengurus izin itu mudah”. Harapan kedepannya hal ini akan menarik para pelaku badan usaha perseorangan untuk berlombalomba meningkatkan usahanya; bahwa penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan, yang dalam hal ini adalah pembebasan retribusi pelayanan Nonperizinan melalui pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha
(SKB);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan Dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB), berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembebasan Retribusi;
3. Pelaporan dan Pengendalian;
4. Pertanggungjawaban; dan
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya
Pertanian Berkelanjutan dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka
perlu mengatur pola tanam dan rencana tata tanam dalam
rangka menjaga kondisi jaringan irigasi, tingkat
kesuburan tanah, memutus siklus populasi hama, dan
pergiliran varietas tanaman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Pada
Daerah Irigasi di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam
Tahun 2023-2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam Tahun 2023-2024 yang meliputi Pelaksanaan Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam, Pembiayaan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
Peraturan Menteri Keuangan NO. 165, BN.2023 (1120)/41 hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Permohonan, permintaan Dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam rangka Pengehntian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 1yat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang
Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten tang Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dalam rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jangka waktu penghentian penyidikan tindak pidana, kewenangan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, surat persetujuan, Surat permintaan penghentian Penyidikan, Tindak lanjut atas penetapan penghentian Penyidikan dan Penetapan penghentian Penyidikan
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
KEPPRES No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
Diubah dengan
KEPPRES No. 37 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000
KEPPRES No. 172 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Mencabut
KEPPRES No. 147 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
KEPPRES No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah
menetapkan kebijakan pemberian biaya operasional
pendidikan daerah sebagai dana pendamping bantuan
operasional sekolah agar dapat menjamin akses masyarakat
atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan
terjangkau melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya
Operasional Pendidikan Daerah pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri
di Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali
sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan
Daerah pada Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Daerah Provinsi
Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017
Terdiri dari 9 pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Biaya Operasional Pendidikan Daerah, Pengendalian Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat
25 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
