Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.096 peraturan dalam 1,178 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 244 Tahun 1952

Pengangkatan Mr. Hussein Tirtaamidjaya Sebagai Anggota Mahkamah Agung

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No. 244 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 244 Tahun 1968

Pemberhentian Direktur Jenderal Industri Maritim

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No 244 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 244 Tahun 1964

Penambahan Anggota Front Nasional Wakil Dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 244 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 244 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Dapo Kecamtan Semidang ALas Maras Kabupatemn Seluma Provinsi Bengkulu

Desa

Download :
PERBUP NO 244 2017.pdf

Abstrak

penetapan dan penegasan batas desa karang dapo kecamatan semindang alas maras kabupaten seluma

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 244, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 244

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Dapo Kecamtan Semidang ALas Maras Kabupatemn Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. untuk menjamin tertib administrasi pemerintah, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Karang Dapo secara pasti di Kecamatan Semindang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Pereturan Bupati Tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1.UU No. 9 Tahun 1967 2.UU No. 3 TAHUN 2003 3.UU No. 26 Tahun 2007 4.UU No. 43 Tahun 2008 5.UU No. 6 Tahun 2014 6.UU No. 23 Tahun 2014 7.PP No. 38 Tahun 2007 8.PP No. 78 Tahun 2007 9.PEMENDAGRI No. 76 Tahun 2012 10.PEMENDAGRI No. 56 Tahun 2015 11.PEMENDAGRI No. 45 Tahun 2016 12.KEMENHUT No. SK.784 / Menhut-II/2012 13.PERDA No. 7 Tahun 2005 14.PERDA No. 9 Tahun 2009 15.PERDA No. 2 Tahun 2013
Tujuan Penetapan dan Penegsan Batas Desa: Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bertujan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintah, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 244 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Banyuasin No. 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintahan Kabupaten Banyuasin

Mengubah :

Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Download :
PERBUP NO 244 TH 2020 TTG SOTK STAF AHLI.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN BUPATI NOMOR 205 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR - ORGANISASI DAN PENJABARAN - TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI - PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 244, BD.2020/No.244

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 188.342/2950/II/2020 Bahwa Staf Ahli Bupati dalamkedudukannya sebagai pembantu Bupati perlu secara sinergis,selaras dan terpadu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang struktur Orgnisasi dan penjabaran tugas dan fungsi staf ahli Bupati pemerintahan kabupaten Banyuasin perlu disesuikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 134 Tahun 2018;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 205 Tahun 2016;Perbup No 133 Tahun 2018;Perbup No 197 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adlah : Tata Hubungan Kerja ,Standar Kompentensi,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
20 Hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung No. 244 Tahun 2017

PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Bandung No. 12 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 244 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Download :
Perwal Kota Bandung No. 244 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 244, BD 2017/244

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ABSTRAK:

Tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dengan Perwali Bandung No. 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung No. 1331 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwali Bandung No. 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan telah diterbitkannya Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung jo. Perwali Bandung No. 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, telah terjadi perubahan Perangkat Daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah. Dalam upaya untuk lebih memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dan mengoptimalkan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Perwali Bandung tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perwali Bandung tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Perda Kota Bandung No. 20 Tahun 2011; Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2016; Perwali Bandung No. 1405 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB; 3. Tata Cara Pembayaran; 4. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding; 5. Tata Cara Penagihan; 6. Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Pajak; 7. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 8. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 9. Kedaluwarsa dan Penghapusan Piutang Pajak; 10. Klasifikasi Nilai Jual Tanah dan Bangunan, Bentuk Formulir, Petunjuk Teknis dan Prosedur Standar Operasi PBB; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.
Perwali Bandung No.887 Tahun 2012; Perwali No. 309 Tahun 2013; Perwali No. 1131 Tahun 2013; Perwali Kota Bandung No. 1331 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
39 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2011

Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011

Kesehatan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perwal No.244 Th.2011.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 244 Tahun 1963

Penetapan Ir. H. Juanda Kartawijaya Sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 244 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 244 Tahun 1965

Pengangkatan Sunjoto Sebagai Direktur Yang Diperbantukan Kepada Pimpinan Urusan BNI Urusan Koperasi Tani Dan Nelayan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 244 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 244 Tahun 1967

Team Realisasi Pertemuan Amsterdam

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 244 Tahun 1967.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .