Keputusan Presiden (Keppres) NO. 167, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Berlakunya Rijstordonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 253) Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Perubahan Masa Larangan Termaksud pada Pasal 2 Ordonansi Tersebut
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 1962.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 167 Tahun 2019
PERBUP - PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PEKASIRAN KECAMATAN BATUR
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 167, LD.2002/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pekasiran Kecamatan Batur
ABSTRAK:
bahwa atas usul Kepala Desa Pekasiran setelah
mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa
(Baperdes) telah dilakukan pembagian wilayah desa
yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
Pembagian Wilayah Dusun di Desa Pekasiran; bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 tahun
2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau
penggabungan desa, pembagian wilayah desa di
atas setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan
dinyatakan memenuhi syarat; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara
RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D
Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan
dan/atau Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18
Seri D Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000
Nomor 38 Seri D Nomor 19 ).
Keputusan Bupati Banjarnegara Ten- Tang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pekasiran Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2002.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 167 Tahun 2022
PERWALI Kota Sukabumi No. 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Agroeduwisata Cikundul Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kawasan Agroeduwisata Cikundul pada Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Kedudukan Dan Gaji Sementara Mr. Marya Ulfah Santoso Selaku Sekretaris Perdana Menteri Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 167 Tahun 2015
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 167, BN.2015/No.1740, jdih.dephub.go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 168 Tahun 2021
TUGAS - FUNGSI - URAIAN - TUGAS - DAN - TATA - KERJA - DI - LINGKUNGAN - DINAS - PEKERJAAN - UMUM - DAN - PENATAAN - RUANG - KOTA - BOGOR
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 168, BD 2021/168
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor
ABSTRAK:
Bahwa uraian tugas dan fungsi serta tata kerja jabatan struktural di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diatur dalam Perwal Kota Bogor No. 62 Tahun 2021, berkenaan dengan ditetapkannya Perwal Kota Bogor No. 144 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2017; Perda Kota Bogor No. 3 Tahun 2021; Perwal Kota Bogor No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Bogor No. 11 Tahun 2018; Perwal Kota Bogor No. 114 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Kelompok Substansi, Jabatan Fungsional, Tata kerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
33 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 168 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, BD.2021/NO.167
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, sudah tidak sesuai lagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dasar hukum peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021.
Materi pokok:
Ketentuan umum; Kedudukan dan susunan organisasi; Tugas dan fungsi; Jabatan fungsional dan kelompok substansi; Tata kerja; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 168, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengangkatan Buyung Datuk Intan Sati, S.H. Sebagai Anggota Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 1968.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 168 Tahun 2015
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
