Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagia mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah mengamanatakan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsi nya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional
Pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.43 tahun 2008; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; Permendagri no.140 tahun 2017; Permenpanrb no.17 tahun 2021; Perda no.8 tahun 2016
Peraturan ini mengatur tetang Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Laporan; Pembiayaan; ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
16 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 140 Tahun 2020
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 140, BD.2022/NO.140
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Arsip
Dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang
tidak berhak, perlu diatur dalam suatu pedoman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun
2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; Hak Akses Arsip Dinamis; Unit Pengolah; Pengamanan Arsip Dinamis; Sumber Daya Manusia; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Radabata I Kecamatan Golewa
ABSTRAK:
a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada; b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Radabata I, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Radabata I Kecamatan Golewa
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 46 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Batas Desa; V. Cakupan Wilayah Administrasi; VI. Luas Wilayah; VII. Peta Batas Wilayah; VIII. Ketentuan Lain-Lain; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
PERWALI Kota Pontianak No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Pontianak No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Pontianak No. 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Pontianak No. 100 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD Pasal 18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, Perda No.11 Tahun 2020, Perda No.1 Tahun 2017, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 tahun 2019, PP No.13 Tahun 2019, Permendagri No.52 Tahun 2012, Permendagri No.62 Tahun 2017, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permendagri No.9 Tahun 2021, Kepgub Kalbar No. 1975/BKAD/2021, Perda No.13 Tahun 2019, Perda No.20 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 dalam 22 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan ini memiliki 15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwali Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
Jumlah halaman : 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 140 Tahun 2020
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN - POSKESWAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 140, BD.2020/NO.-
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Poskeswan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
hewan kepada masyarakat, tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
Hewan di Poskeswan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum, peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
Hewan di Poskeswan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Poskeswan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 140 Tahun 2021
petunjuk teknis-penyelenggaraan layanan pusat pembelajaran keluarga
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 140, BD.2021/NO.142
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa setiap keluarga diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak
anak, agar orang tua / keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka perlu
tersedianya layanan konsultasi, konseling pengasuhan bagi orang tua / keluarga; bahwa salah satu indikator Kabupaten / Kota Layak Anak adalah adanya layanan Pusat Pembelajaraan Keluarga ( PUSPAGA ); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Teknis Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga ( PUSPAGA );
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang meliputi tujuan, hasil dan sasaran, pelaksanaan layanan puspaga, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi PUSPAGA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
