Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 204, BD Tahun 2022 No.204
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 45 Tahun 2016; PP No. 1 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, luas wilayah, penetapan dan penegasan batas desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 204 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan data dari badan/dinas/kantor dan bagian di lingkungan Pemkab Bekasi hingga ketingkat kecamatan, kelurahan dan desa maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelan Dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Perpres No. 39 Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Perbup tentang Satu Data Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 4 Tahun 1986; UU No. 16 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 94 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 127 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; Perpres No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 23 Tahun 2021; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 90 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Asas, Prinsip Satu Data Kabupaten Bekasi, Satu Data Kabupaten Bekasi, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bekasi, Partisipasi Pihak Lain, Pembiayaan, Pembinaan Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
27 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 204 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 204, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 21036
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masih terdapat transaksi keuangan dan aset yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi, sehingga eraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013, perlu disempurnakan
Undang-Undang Nomor 17 Tanun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Perpres No. 54 Tahun 2010 std Perpres No. 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 ; Perda No. 12 Tahun 2014; Pergub No. 142 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013; Pergub No. 162 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014
Peraturan Gubernur ini menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan kebijakan akuntansi berbasis akrual.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
Mencabut eraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 204 Tahun 2020
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 204, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pimpinan Pusat PARKINDO Sebagai Anggota Dewan Perwakilant Rakyat Gotong Royong/Majelis Permusyawaratan Sementara
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 1966.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 204 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perolehan Suara Sah yang Lebih Luas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perolehan Suara Sah Yang Lebih
Luas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Perolehan Suara Sah Yang Lebih Luas, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Perolehan Suara Yang Lebih Luas
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 204 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cibitung Kecamatan Buahdua
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Cibitung Kecamatan Buahdua
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 204 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
