Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,203 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 Tahun 2017

Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 68 - Penilai.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/PER/M.KUKM/VI/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2014 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 07/PER/M.KUKM/III/2016 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Mengubah :

Permenkop UKM No. 11 /PER/M.KUKM/IX/2014 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Download :
Permen UKM Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 56A Tahun 2020

Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
PERWALI Kota Pekalongan No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

Download :
Perwal Pekalongan 56A 2020.pdf

Abstrak

KEUANGAN DAERAH - PEDOMAN PENATAUSAHAAN

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56A, BD.2020/No. 56A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran penatausahaan keuangan di lingkungan Pemko Pekalongan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Perwali No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan Keempat atas Perwali No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 12 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan BAB VIA Ketentuan Peralihan dan Pasal 88A.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 diubah.
20 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 5 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda-no-5-2013.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5 , LD.2013/NO.5, TLD NO.75

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Talun 2O10 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangal saat ini.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No. 9 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Peraturan Presiden No Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 4 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taiun 2005 tentang Pengelolaal Keuangan Daerah 9. Peraturar Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintaian Antara Pemerintai, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiaa dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerai 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daeralr atau dibayarkan Sendiri Oleh Wajib Pajak 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2013.
22 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 470/04 Tahun 2011

Standar Pelayanan Minimal Bidang Administrasi Kependudukan Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 4 TAHUN 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 Tahun 2015

Rekening Giro di Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 11/32/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
Peraturan BI No. 7/48/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
Peraturan BI No. 6/16/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
Peraturan BI No. 3/11/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern
Peraturan BI No. 2/24/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

Download :
Peraturan BI No. 17-24-PBI 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 48.1.1 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.2 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kuwu Antar Waktu

Desa

Download :
5016-PERBUP NOMOR 48.1.1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan OJK No. 1 /POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Download :
POJK Nomor 36 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Diubah dengan :

Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Mencabut :

Permendag No. 66/M-DAG/PER/8/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan

Download :
Permendag No. 89 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 10.a Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup No. 10a th 2014 ttg RKPD Kab.Gorut th 2015.pdf

Abstrak

rencana kerja pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara tahun 2015

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10.a, BD.2014/NO.10.a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.32 Tahun 2009; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2007; PP No.20 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.19 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2015.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2015.