Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.104 peraturan dalam 1,17 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 184 Tahun 2015

Rencana Induk Pelabuhan Bajoe Provinsi Sulawesi Selatan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PM_184_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 184 Tahun 2019

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara Elektronik di Kabupaten Cilacap

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_184_Tahun_2019.pdf

Abstrak

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 184, BD.2019/NO.184

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara Elektronik di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan PAsal 283 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, optimalisasi dan akuntabilitas penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuanteknologi informasi, perlu menerapkan sistem pembayaran dan pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara Elektronik di Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 55 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 9 tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, sarana perangkat dan sistem informasi, ketentuan pembayaran pajak terutang dan pelaporan pajak secara elektronik, pembayaran BPHTB, pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 184 Tahun 2020

Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bangodua Kabupaten Cirebon

Kesehatan Struktur Organisasi

Download :
Perbup Nomor 184 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 184 Tahun 1967

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat AM. Hanafi Sebagai Duta Besar Di Kuba

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 184 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 184 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Industri Makanan Dan Minuman

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
pp no 184 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 184 Tahun 2019

Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha.

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
perbup kab tanah laut no 186-2019.pdf

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 184, BD.2019/NO.186

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha.

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil masukan dari otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telahaan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tanggal 24 September 2019 Nomor 900/347/BPKAD Perihal Pertimbangan Atas Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjama Modal Usaha; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Satu pasal dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha diubah sebagai berikut; Pengembalian 40% (empat puluh persen) dana investasi yang ditempatkan dari lembaga penyalur ke Kas Umum Daerah dilakukan 2 (tahun) setelah jatuh tempo peminjam terakhir berakhir Dalam hal terjadi kekurangan penyetoran pengembalian dana investasi dari lembaga penyalur ke Rekening Kas Umum Daerah akan difasilitasi oleh Bagian Perekonomian Pembangunan. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menginventarisir dan mengumpulkan data penyebab kekurangan penyetoran. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 184 Tahun 2021

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 113 Tahun 2020 tentang PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 36 Tahun 2017 tentang PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 184, BD.2021/NO.184, LL. PROV. KALBAR: 321 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengamanan administrasi dan kejelasan status kepemilikan barang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat no.36 Tahun 2017 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur nomor 113 tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.235 tahun 1956; UUno.1 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.27 tahun 2014; Permendagri no.56 tahun 2015; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.19 tahun 2016; Permendagri no. 108 tahun 2016; Permendagri no.77 tahun 2020; Perda no.8 tahun 2016; Perda no.3 tahun 2019; Pergub no.64 tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kode Register; Kode Barang; Kode Lokasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
7 halaman peraturan dan 314 halaman lampiran

Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011

Lembaga Kesejahteraan Sosial

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial

Download :
PERMENSOS 184 TAHUN 2011w.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 184 Tahun 1961

Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Kumala Karya

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 184 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 184 Tahun 1966

Pembubaran Pengurus dan Pengawas PT. Departemen Store Indonesia Sarinah dan Pemberhentian Para Anggotanya dari Jabatan Masing-masing

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Kepres No.184 Tahun 1966.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1967.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.