Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,165 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2012 Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 63/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2002 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2004

Download :
Permen KKP Nomor 26 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang No. 56.A Tahun 2015

Pedoman Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran TA 2017 serta Perubahan Perencanaan Dan Penganggaran TA 2016

APBD

Download :
11Perwako 56.A tahun 2015 (BAPPEDA).pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2011 Tahun 2011

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 17 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 435/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya

Download :
Permendag No. 11 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 01A Tahun 2017

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Peraturan Wali Kota_01.A_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17a Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016

Desa

Download :
Perbup Sidrap Nomor 17.a Tahun 2016.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NC MOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN D!UiA DESA SETIAP DESA LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17a, BD.2016/NO.17a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

F.I. bahwa sehubungan dengai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016, maka dipandang perlu men inja u Peratu rnn Bupat. Nornor 7 Tahun 2016 untuk kernudian dilakukan pcrubahan; b. bahwa berdasarkan pertirn »angan sebagaimana dimaksud pada h uruf a, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nornor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pernbagian dan Penetapan Rincian Dana Dcsa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahuri Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik hdonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara �epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemiaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nemer f� Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. lJndan5-Uncl,rng Nornor 23 Tahun 2014 ten ta ng Pernerintahan Daerah (Leroi .aran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24-4, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor :5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dcr.gan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi Nornor 5679); 5. Peraturan Pemerintah No nor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undr.ng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 123, Tambahan Lcmoaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimanz. telah diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 201::; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 .7); 6. Peraruran Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Hcraurnber Dari Anggar. .n Pcndapatan Dan Belanja Negara (Lernlmran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam huhan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), scb.u-nimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peruturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2016 (Lernbaran Negara Rep11l -lik Indonesia Tahun 20:16 Nomcr 57, Tambahan Lernbaran Neg:,, , Republik Indonesia Nornor 5864); 7. Per: i uran Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tent.111g Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara Republik lnd .. ,n::;ia Tahun 2014 Norno · 2093); 8. Peru ur-an Menteri Desa, Perr bangunan Daerah Tertinggal dan Tran smigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prior .as Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Rep..Llik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 9. Pe 1: 1 • 11 ran Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 ten tang Tat.. Cara Pengalokasian, Pcnyaluran, Penggunaan, Pen . .uu auan dan Evaluasi Dana Deaa (Bcrit.a Negara Republik lndom-sia Tahun 2016 Nornor 478); I 0. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nornor 7 Tah'un 2016 tentang Tata Cara Pembs.gian , Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Pnppang.
P:u;al I Paual I Pasal 3 Pasal 5 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pa.sal 19 Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2016.
NOMOR J)·aTAHUll. 2016
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 5a Tahun 2011

Petunjuk Pelaksanaan Peraturaan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

retribusi-pelayanan publik

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5a, BD.2011/161A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturaan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 04 Oktober 2010 Nomor 57 seri C, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2010
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB IV BESARNYA TARIF; BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN; BAB VII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN; BAB VIII PEMBERIAN DAN TATA CARA SANTUNAN; BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2011.
10 Halaman

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 78 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.04/2015 Tahun 2015

Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Download :
pojk 43-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tahun 2010

Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Download :
Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.