Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 176, BD.2009/No.29 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2009.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 176 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perumahan
dan Permukiman telah diatur dalam Peraturan Wali Kota
Bogor Nomor 70 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural
di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
bahwa berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor maka Peraturan Wali Kota Bogor
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Bogor
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 , Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021
Terdiri dari 23 Pasal, 7 Bab yaitu Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Kelompok Substansi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Mengatur mengenai Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bogor
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Perwira Dari Angkatan Laut Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar Dan Ambon
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1957.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 176 Tahun 2021
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di LingkunganPemerintah Kabupaten Purworejo
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA - PENYAMPAIAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 176, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 176 Seri E Nomor 106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di LingkunganPemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengefektilkan kewajiban
pelaporan harta kekayaan yarg dimiliki
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintalt
Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di lingkungsjt Pemerintah
Kabupaten Purworejo; bahwa sejalar dengan perkembangal keadaan,
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu disesuaikan guna mendukung
pengembartgan proses terebut agar daPat
terlaksana dengan lebih efisien dan efektif, sehingga
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dar huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peruba.Lan
Kedua atas Peratulan Bupati Purworejo Nomor 59
Teihun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberaatasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, penyisipan Pasal 6a, Pasal 6b, Pasal 6c, dan Pasal 6d, perubahan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 176 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanganan Kemiskinan melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Terpadu di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan perlu dilakukan upaya koordinasi, sinkronisasi danharmonisasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan perencanaan dan penyusunan strategi penanganan kemiskinan di Kab Cilacap; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Permensos No 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diperuntukkan bagi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pwerlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Strategi Penanganan Kemiskinan melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Terpadu di kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Perpes No 15 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 23 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, BDT dan Pemutakhiran Data, Tujuan dan Sasaran Penanganan Kemiskinan, Strategi Penanganan Kemiskinan, Program dan Kegiatan Penanganan Kemiskinan, Pembiayaan Penanganan Kemiskinan, Pengendalian dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 176, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Keadaan Perang Di Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 1962.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
