Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,248 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2014 Tahun 2014

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner

Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian

Download :
Permentan Nomor 132 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tahun 2017

Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permentan No. 48/Permentan/SR.310/11/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018

Download :
Permentan Nomor 47 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.310/3/2017 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mengubah :

Permentan No. 69/Permentan/SR.310/12/2016 Tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017

Download :
Permenten Nomor 4 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.2 Tahun 2011

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perka BMKG No. KEP.4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Download :
Perka BMKG Nomor 2 Tahun 2011.PDF

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 46.a Tahun 2016

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

struktur-organisasi

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46.a, BD.2016/No 46.a

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 6ayat (1) Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah.
dasar hukum: UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.6 Tahun 2016; Pergub Sulawesi Barat No.45 Tahun 2016; Pergub Sulawesi Barat No.46 Tahun 2016.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, jabatan perangkat daerah dan tata kerja UPT Dinas Daerah dan UPT Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
mencabut berlakunya Pergub Sulawesi Barat yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
131 halaman

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 Tahun 2016

Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing

Mencabut :

Peraturan BI No. 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank
Peraturan BI No. 15/8/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank

Download :
Peraturan BI No. 18-2-PBI 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3/PER/M.KUKM/III/2018 Tahun 2018

Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Arsip

Download :
Permenkop UKM Nomor 3 M.KUKM Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/9/PBI/2022

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2022

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PBI_240922.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 2.1 Tahun 2013

Satuan Biaya Pengawasan Pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

SATUAN BIAYA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2.1, BD.2013/NO.2.1, TBD No.2.1, LL KOTA PONTIANAK: 8 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satuan Biaya Pengawasan Pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, adalah peroses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan efisien, efektif sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 21 Tahun 2007, Permendagri No. 64 Tahun 2007, Permendagri No. 8 Tahun 2009, Permendagri No. 51 Tahun 2010, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 11 Tahun 2008, Perwa No. 62 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
8 halaman, 3 halaman lampiran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perbankan, Lembaga Keuangan Terorisme

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 14-27-PBI-2012.PDF

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2016.