Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.244 peraturan dalam 1,273 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 158 Tahun 2021

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
2021_158.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 158 Tahun 2014

Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As The Result Of The 25Th Doha Congress, Qatar 2012 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-25 Di Doha, Qatar 2012)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 158 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat V

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

Download :
pp no 158 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 158 Tahun 1963

Pemberhentian Rachmat Muljomiseno Dari Jabatan Direktur Bank Negara Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 158 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 158 Tahun 2021

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
peraturan-bupati-kabkuningan-nomor-158-tahun-2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 158 Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sendang Kabupaten Cirebon

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Perbup Nomor 158 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 158 Tahun 2021

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
2021pg00320158.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN - PROGRAM - JAMINAN - SOSIAL - KETENAGAKERJAAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 158, BD 2021/No.158

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 16 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi sosialisasi dan penegakan hukum pelaksanaan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Untuk mendorong kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, perlu peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui langkah yang strategis, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.18 Tahun 2017; UU No.11 Tahun 2020; PP No.37 Tahun 2021; Perpres No.109 Tahun 2013; Permenaker No.18 Tahun 2018; Perda No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.16 Tahun 2015; Perda No.2 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
12 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 158 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Bandung

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Bandung No. 9 Tahun 2021 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Bandung

Download :
PERBUP KAB. GARUT NO 158 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-di-kabupaten-bandung

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 158, BD 2022/158

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

Bahwa penandatanganan akta pemindahan hak atas tanah dan.atau bangunan pada dasarnya dilakukan setelah adanya bukti pembayaran pajak, seiring dengan adanya ketidaksesuaian dalam melakukan pelaporan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 tentang Bea Perolehan Hat atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bandung.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 77 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 17 Tahun 2017; Perbup No. 9 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bandung.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
10 Hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 158 Tahun 1950

Besarnya Sokongan Dari Karet Guna Membiayai Propaganda Dan Republik Indonesia Serikat Et Karet

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 158 Tahun 2015

Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan Tiworo Kabupaten Muna Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Download :
Perbup Muna Barat No.158 Tahun 2015.pdf

Abstrak

tugas-fungsi-tiworo

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 158,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan Tiworo Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015; Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi pada Kelurahan Tiworo

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 1963.