Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,169 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.08.01 Tahun 2011

Jabatan dan Kelas Jabatan Serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
bn431-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/9/PBI/2001

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Pecahan 500.000 (Lima Ratus Ribu) dan Pecahan 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) Seri "Peringatan 100 Tahun Bung Karno" Tanda Tahun 2001

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 3-9-PBI-2001.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Pelepasan Ikan Mas (Cyprinus Carpio) Marwana

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 27 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planning

Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Permentan Nomor 41 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 18.a Tahun 2018

Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Seram Bagian Timur

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO 18.a TAHUN 2018.pdf

Abstrak

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18.a, BD. No. 2018/361.a, LL Kab SBT : 7 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Seram Bagian Timur

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Camat mendapat pendelegasian sebagian wewenang dari Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 40 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2000; UU No 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 yang diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 96 Tahun 2012; PP No 17 Tahun 2018; PEPRES No 97 Tahun 2014; PEPRES No 98 Tahun 2014, PERMENPANRB No 15 tahun 2014; PERMENPANRB No 16 Tahun 2014; PERMENPANRB No 24 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 83 Tahun 2014; PERDAKABSBT No 7 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PERDAKABSBT No 11 Tahun 2017; PERBUPSBT No 29 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup; Tata Cara dan Prosedur; Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan; Oembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pengawasan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
2 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006

Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana

Perbankan, Lembaga Keuangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Peraturan BI No. 8-15-PBI-2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2016 Tahun 2016

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Download :
PermenPUPR10-2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan

Diubah dengan :

Permen KKP No. 35/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Karawang

Download :
Permen KKP Nomor 62 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 11.A Tahun 2008

Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERBUP NO. 11.A TAHUN 2008.pdf

Abstrak

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11.A, BD.2008/No.11.A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang menciptakan keserasian dan keterkaitan dengan pangkat serta Pendidikan dan Pelatihan Struktural, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Badan Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kab. Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3826); 2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 1981 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4332);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN ORGANISASI BAB III TATAKERJA BAB IV PROSEDUR BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2008.
NOMOR 11.A TAHUN 2008
10 Halaman

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Permenkominfo No. 36/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Download :
Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2014.