Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.250 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 200 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Pembubaran Partai Politik Masyumi, Termasuk Bagian/Cabang, Ranting Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

Keppres No 200 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 189 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Pemberhentian Anggota Kantor Pemilihan Pusat

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

Keppres No. 189 Tahun 1953.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1951

Pengangkatan Ketua Beserta Anggota Kantor Pemilihan Pusat Propinsi

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

Kepres No.85 Tahun 1951.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 128 Tahun 1950

Pengangkatan Panitia Yang Bertugas Mengikhtiarkan Aturan Untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres No.128 Tahun 1950.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 93 Tahun 1950

Tindakan Sementara Untuk Pemerintahan Haminte Kota Jakarta Sampai Dapat Terbentuk Suatu Dewan Perwakilan Dengan Jalan Pemilihan

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

Inpres 4 Tahun 2009.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1979

• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu

Penyusunan Buku Putih Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1979.pdf

Penyusunan - Buku Putih - Gerakan 30 September - Partai Komunis Indonesia

1979

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 5, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyusunan Buku Putih Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia

ABSTRAK:

Dalam usaha memberi penjelasan dan gambaran yang sejelas-jelasnya kepada seluruh lapisan masyarakat luas mengenai latar belakang tujuan jalannya peristiwa serta akibat-akibat yang di timbulkan oleh Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, dipandang perlu untuk menerbitkan Buku Putih tentang Gerakan tersebut.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; dan Keppres Nomor 59/M Tahun 1978.
Instruksi ini untuk Menyempurnakan "Buku Putih Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia" yang telah disusun oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 1979.
Lampiran file: 2 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

Perda Nomor 3 Tahun 2023.pdf

Pemerintah daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2023/ No. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015; 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Mengubah

Perda Kota Cimahi No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Perda Kota Cimahi No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
PERDA Kota Cimahi No. 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Download file:

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023.PDF

Partai Politik - Bantuan Keuangan

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 297

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 diubah.
4 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

DANA CADANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

Abstrak

APBD Partai Politik dan Pemilu

Download file:

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2022.pdf

DANA CADANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kab, Toraja Utara 2022 NO. 7/TLD. 129

Peraturan Daerah (PERDA) tentang DANA CADANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK:

Untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, perlu menyisihkan dana melalui pembentukan Dana Cadangan; Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da,lam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun anggaran berkenaan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rekening Kas Umum Daerah. BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan pembentukan Dana Cadangan. BAB III KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN Pasal 3 (1) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan (2) Setiap tahapan. BAB IV SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN Pasal 4 (1) Dana Cadangan bersumber dari APBD (2) Penyisihan Pasal 5 (1) Besaran Dana Cadangan untuk Tahun Anggaran 2023 (2) Dalam hal Dana Cadangan. BAB V PENEMPATAN DANA CADANGAN. BAB VI PENGGUNAAN DANA CADANGAN. BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN. BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
IX Bab, 12 Pasal (11 hlm)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1960.