Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,017 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 67 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayektrayek Kedurus Brangkal-Wonocolo-Blimbing-Jati-Klakah

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.67 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 68 Tahun 1957

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 68 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Persetujuan- Perjanjian- Persahabatan- Antara- Negara- Republik-Indonesia- dan- Kerajaan -Afghanistan

1957

Undang-undang (UU) NO. 68, LN. 1957 No. 143, TLN No. 1463, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan

ABSTRAK:

bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesiadan Kerajaan Afghanistan disetujui dengan Undang-undang
a.Pasal VI Perjanjian tersebut; b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Perjanjian Persahabatan dengan Kerajaan Afghanistan, sebagai tanda yang nyata daripada perhubungan persahabatan antara kedua negara. Penanda-tangananini dilakukan padasaat yang tepat, yaitu ketika sedang adanya Konperensi Asia Afrika di Bandung, sehingga Perjanjian ini mengandung arti suatu perwujudan dari maksud utama dari Konperensi tersebut, yaitu mempererat persahabatan antara Negara-negara Asia Afrika.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1957.
-
-
3

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 68 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Wonocolo-Blimbing

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.68 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1957

Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India

Pariwisata dan Kebudayaan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 69 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Persetujuan- Kebudayaan- dan- Pendidikan- Antara- Negara-Negara- Republik- Indonesia- dan- Republik- India

1957

Undang-undang (UU) NO. 69, LN. 1957 No. 144, TLN No. 1464, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India

ABSTRAK:

bahwa perlu Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan antara Negara-negara Republik Indonesia dan republik India disetujui dengan Undang-undang
a.Pasal 11 Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan tersebut; b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara republik Indonesia.
Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan antara Negara-negara RepublikIndonesia dan Republik India tertanggal dua puluh sembilan (29) bulanDesember seribu sembilan ratus lima puluh lima (1955), yang salinannyadilampirkan pula pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 1957.
-
-
3

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Semarang-Surabaya

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.69 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 70 Tahun 1957

Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 70 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Persetujuan- Kebudayaan- Antara- Negara-Negara -Republik- Indonesia- dan -Republik- Mesir

1957

Undang-undang (UU) NO. 70, LN. 1957 No. 145, TLN No. 1465, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

ABSTRAK:

bahwa perlu Persetujuan Kebudayaan antara Negara-negara RepublikIndonesia dan Republik Mesir disetujui dengan undang-undang
a.Pasal 9 Persetujuan Kebudayaan tersebut:b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia.
Persetujuan Kebudayaan antara Negara-negara Republik Indonesia danRepublik Mesir tertanggal sepuluh (10) bulan Oktober seribu sembilanratus lima puluh lima (1955), yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1957.
-
-
4

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 70 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Garut-Sumedang Cirebon-Tasikmalaya-Bandung

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.70 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 71 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Bandung Sukabumi-Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.71 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 71 Tahun 1957

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Menetapkan :

UUDrt No. 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (B.V.M.) NV

Download :
UU Nomor 71 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- Nomor -10 Tahun 1954- Tentang-Nasionalisasi- Bataviasche -Verkeers- Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67 -

1957

Undang-undang (UU) NO. 71, LN. 1957 No. 153, TLN No. 1469, LL SETNEG : 7 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah, berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDaruratNo. 10 tahun 1954 tentang nasionalisasi BataviascheVerkeers Maatschappij N.V. .(B.V.M.) (LembaranNegara tahun 1954No. 67);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.
pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan mengeluarkan Undang-undang nasionalisasi ini, Pemerintah diberikan hakuntuk mencabut (onteigenen) hak yang terletak pada saham-saham B.V.M, dan yang padawaktu sekarang belum menjadi hak milik Pemerintah.Tentang alasan hukum pada Undang-undang ini dapat dikemukakan bahwakesadaran hukum dari pada khalayak ramai menghendaki agar pengangkutan umum diIbu Kota Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh bangsa Indosnesiasendiri

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1957.
Peraturan-peraturandalam"Onteigeningsordonnantie1920"(Staatsblad No. 574) (dicabut).
-
7

Undang-undang (UU) No. 72 Tahun 1957

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Menetapkan :

UUDrt No. 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

Download :
UU Nomor 72 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang-Darurat- Nomor- 19 Tahun 1955- Tentang -Penjualan- Rumah-Rumah-Negeri-Kepada-Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

1957

Undang-undang (UU) NO. 72, LN. 1957 No. 158, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undangDarurat tentang penjualan rumah-rumah Negeri kepada PegawaiNegeri (Undang-undang DaruratNo. 19 tahun 1955, LembaranNegara tahun 1955 No. 56);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang denganperubahan-perubahan dan tambahan-tambahan
Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menjual rumah-rumah Negeri termasuk golongan IIIsebagai termaksud pada "Burgerlijke Woningregeling" Staatsblad 1934No. 147, dengan semua perubahan dan tambahannya, beserta atau tidakbeserta tanahnya kepada:(a)Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah Otononi; (b)Pegawai Negeri/Pegawai Daerah Otonom yang telah menerima pensiun, baik yang telah maupun yang tidak dipekerjakan kembalipadaNegeri/Daerah Otonom menurut peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri-menteri tersebut.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 1955.
1. Undang-undang Darurat No.19 tahun 1955 tentang penjualan rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri
-
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .