Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.702 peraturan dalam 1,835 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:
PMK Nomor 119 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum
Abstrak
Badan Layanan Umum
Download file:
PMK Nomor 83 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.04/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Tidak Dipungut Cukai
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 163/PMK.04/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai
  2. PMK No. 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai.
Download file:
PMK Nomor 59 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.03/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 12 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.08/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Pasar Keuangan Dan Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
  2. PMK No. 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
  3. PMK No. 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
  4. PMK No. 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
  5. PMK No. 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Download file:
PMK Nomor 141 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2017
Abstrak
Kesehatan
Download file:
PMK Nomor 167 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.04/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Mencabut
  1. PMK No. 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 51 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Download file:
PMK Nomor 163 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Diubah dengan
  1. PMK No. 86/PMK.010/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Mencabut
  1. PMK No. 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Download file:
PMK Nomor 35 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK-144-2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan