Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Menimbang:bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektifitas
dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan
konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa Harga
Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Trenggalek Tahun Anggaran 2016;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015
Materi pokok: Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pelaksanaan konstruksi di Kabupaten Trenggalek. Peraturan ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut, termasuk pengertian daerah, pemerintah daerah, bupati, biaya konstruksi, harga satuan pekerjaan, harga satuan bahan, satuan pekerjaan, indeks, bangunan gedung dan perumahan, dataran rendah, dan dataran tinggi.
Peraturan Bupati ini juga menjelaskan maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan ini, yaitu sebagai pedoman dalam penghitungan harga satuan pekerjaan konstruksi untuk kebutuhan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016. Tujuan lainnya adalah memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.
Peraturan ini mencakup ruang lingkup standar analisis harga satuan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016. Standar analisis tersebut merupakan batas tertinggi yang belum termasuk pajak, dan rinciannya tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian integral dari Peraturan Bupati ini.
Dalam pelaksanaannya, standar analisis harga satuan pekerjaan konstruksi yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan harga pasar. Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa, maka dapat menggunakan harga pasar saat itu dan ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 59 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya khusus Pembinaan Dan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih , pemerintah kabupaten Sambas perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999 UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Pemendagri No.64 Tahun 2007, Perda No.9 Tahun 2008, Perbup No.46 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Kriteria dan Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan; Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan pemeriksaan; Standar Biaya Khusus; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 58 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2015/No. 59 Seri E Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Purworejo berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan, perlu dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; bahwa untuk memberikan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun, menetapkan dan menerapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 71 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo No. 57 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD No 57 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pertanggung Jawaban, Pengendalian, Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Probolinggo.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 17 Tahun 2003:
UU No 1 Tahun 2004:
UU No 33 Tahun 2004:
UU No 6 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 58 Tahun 2005:
PP No 43 Tahun sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015:
Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011:
Permendagri No 37 Tahun 2014:
Permendagri No 113 tahun 2014:
Perda Kab. Probolinggo No 9 Tahun 2008:
Perda Kab. Probolinggo No 6 Tahun 2014:
Perbup No 22 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 45 Tahun 2015:
Perbup Probolinggo No 45 Tahun 2014:
Perbup Probolinggo No 18 Tahun 2015:
Perbup Probolinggo No 21 Tahun 2015:
Perbup Probolinggo No 22 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Probolinggo No 41 Tahun 2015:
Perbup Probolinggo No 23 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Probolinggo No 42 Tahun 2015:
Perbup Probolinggo No 26 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Probolinggo No 56 Tahun 2015.
Pemerintah Daerah wajib melakukaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Ruang Iingkup pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Kebijakan Desa;
b.Kelembagaan Desa;
c. Pengelolaan Keuangan Desa; dan
d.Pengelolaan aset Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 54 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya kenaikan harga pasar dan belum ditetapkannya harga atas beberapa komponen barang dan jasa perlu menyusun dan menyesuaikan kembali hal-hal tersebut.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Permendagri No.7 Tahun 2002, Perda No.3 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Perubahan Pasal 6, dan Lampiran Perbup No.27 Tahun 2013;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 51 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Staf Ahli Bupati Buru
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, dalam Pasal 6 ayat (2) diatur ketentuan mengenai Staf Ahli Bupati, sebagai salah satu unsur staf yang membantu tugas-tugas Bupati. Guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Staf Ahli Bupati sekaligus untuk menindaklanjuti Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2015, perlu menyusun dan menetapkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan Staf Ahli Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Sruktural Staf Ahli Bupati Buru.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagajmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Sruktural Staf Ahli Bupati Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 51 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBEKALAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembekalan Pelaksanaan Kegiatan di Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014;PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk dan Peserta Pembekalan; Kegiatan Pembekalan; Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
9 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 50 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten
Trenggalek perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan
yang memadai melalui pengaturan pola tarif;
b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012, Bupati sesuai dengan
kewenangannya mengatur pedoman umum penyusunan
tarif layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;
mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011;
Materi pokok: Mengatur mengenai Pedoman Umum Penyusunan Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. kebijakan tarif;
b. kegiatan yang dikenakan tarif;
c. komponen tarif;
d. pola perhitungan tarif; dan
e. pengelolaan pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
jumlah 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak No. 50 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 31 tahun 1999, Uu NO. 30 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010, PERBUP Landak No. 8 Tahun 2010.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Prinsip Maksud dan Tujuan, Jenis dan Kewajiban Pelaporan Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Perlindungan Pelapor Gratifikasi, Sanksi Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
