Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANGLARANGAN OPERASIONAL HULLER BERJALAN, GRANDONG/LEDOK,SARKEL DAN SEJENISNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2008.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2007 (Lembaran
Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 7) perlu menetapkan Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2007; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu
menetapkan Peraturan Walikota Tegal :
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2007 beserta ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Tata Tertib Administrasi Dan Penyeragaman Sistem Administrasi Perkantoran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Sesuai Dengan Perkembangan Pemerintahan Dan Pembangunan Serta Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP RI No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 3 Tahun 2005; Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permendagri No. 10 Tahun 2008; Permendagri No. 39 Tahun 2005; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; PepmenPAN No. 72.KEP/M.PAN/07/2003; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Azas-Azas Naskah Dinas Dan Tata Persuratan Dinas, Tempel Jabatan Dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2008.
istem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2018/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru, perlu ditindak lanjuti dengan Sistim dan Prosedur Penata Usahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
b. Bahwa sebagaimana dimnaksudn pada huruf 'a' diatas maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Sistim dan Prosedur Penata Usahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Barru
1, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repoblok Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repoblik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih don Bebas Korupsl, Kolusl dan Nepotlsme (
Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3851 ),sebagal mana
telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komlsl Pemberantasan Tindakan Pldana Korupsl ( lembaran negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4250);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan alas
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah don
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246.
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentong Keuangan Negara
(Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan don Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Unda:,g-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421 );
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang penelapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atos
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548):
10. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat don Pemerlntahan Daerah .
2004 Nomor 126. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
210 Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara
Penghapusan Pinjomon Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tohun 2005 Nomor 31. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintoh Nomor 23 Tohun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badon Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tenlang Standar
Akuntansi Pemerinlahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republilc
Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerinlah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik "(Lembaran Negara Republilc
Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4513);
16. Peraturan Pemerinlah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atos Peroturon Pemerinlah Nomor
24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Prolokoler don Keuangan Pimpinan don Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lemba'an Negara
Republilc Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Plnjaman 17. darerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 136, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4574);
18. peraturan pemerintah nomo 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan ( lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 137, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4575
2005 tentang Sistem
19. Peraturan Pemerinlah Nomor 56 Tahun Rubulik Indonesia lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara rwpublik indonesia .
Tahun 2005 Nomor 138, Tombohan Lembaron Negara republik
Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tenlang Hibah
(Lembaron Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139·
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daeroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerinlah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan don Penerapan Stander Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomon
Pembinaan don Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerinlah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20. Tambahan Lemboron Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan don Kine�a lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintoh Nomor 38 Tahun 2007.Tentang Pembagin
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daettlh
Provinsi don Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran
Negara RI tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran negara ri
Nomor 4737);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banu Nomor 1 Tahun 2005 tenatang
Kedudukan Protokuler don Keuangan pimpinan dan anggota
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah kebupaten barru (lembaran 01
28. Peraturon Daeroh Kabupaten Borru Nomor 01 Tahun 2006 Tentong
Bantuan Keuongan kepado Partai Polilik dalam Kabupoten Borru
(Lembaran Daeroh Kabupolen Borru Tahun 2006 Nomor 01 );
29. Peroluron Daeroh Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2007 Tentang
Alokasi Dana Deso (ADDI Kabupalen Barru (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeroh.
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II : RUANG LINGKUP
BAB Ill : KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERDA Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA
Diubah sebagian dengan :
PERDA Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DESA TAROWANG KEC. GALESONG SELATAN, DESA KALUKUANG KEC. GALESONG, DESA AENG TOWA KEC. GALESONG UTARA DAN DESA UJUNG BAJI KEC. SANROBONE
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
