Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2008

Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BABI KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB Ill : KETENTUAN PERALIHAN BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

18 September 2008

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2018/No.

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 544 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup_no_16_tahun_2008_tentang_sistem_pelaporan_penatausahan_akuntansi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

istem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2018/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
ABSTRAK:	a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru, perlu ditindak lanjuti dengan Sistim dan Prosedur Penata Usahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; b. Bahwa sebagaimana dimnaksudn pada huruf 'a' diatas maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Sistim dan Prosedur Penata Usahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Barru 1, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repoblok Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih don Bebas Korupsl, Kolusl dan Nepotlsme ( Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3851 ),sebagal mana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komlsl Pemberantasan Tindakan Pldana Korupsl ( lembaran negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250); 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan alas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah don Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4060); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentong Keuangan Negara (Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan don Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Unda:,g-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penelapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atos Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548): 10. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat don Pemerlntahan Daerah . 2004 Nomor 126. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 210 Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Pinjomon Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2005 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 13. Peraturan Pemerintoh Nomor 23 Tohun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badon Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tenlang Standar Akuntansi Pemerinlahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4503); 15. Peraturan Pemerinlah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik "(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513); 16. Peraturan Pemerinlah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atos Peroturon Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prolokoler don Keuangan Pimpinan don Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lemba'an Negara Republilc Indonesia Nomor 4540); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Plnjaman 17. darerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 136, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4574); 18. peraturan pemerintah nomo 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan ( lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 137, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4575 2005 tentang Sistem 19. Peraturan Pemerinlah Nomor 56 Tahun Rubulik Indonesia lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara rwpublik indonesia . Tahun 2005 Nomor 138, Tombohan Lembaron Negara republik Indonesia Nomor 4576); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tenlang Hibah (Lembaron Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerinlah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan don Penerapan Stander Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23. Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomon Pembinaan don Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 24. Peraturan Pemerinlah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20. Tambahan Lemboron Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan don Kine�a lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Pemerintoh Nomor 38 Tahun 2007.Tentang Pembagin Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daettlh Provinsi don Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran negara ri Nomor 4737); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banu Nomor 1 Tahun 2005 tenatang Kedudukan Protokuler don Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah kebupaten barru (lembaran 01 28. Peraturon Daeroh Kabupaten Borru Nomor 01 Tahun 2006 Tentong Bantuan Keuongan kepado Partai Polilik dalam Kabupoten Borru (Lembaran Daeroh Kabupolen Borru Tahun 2006 Nomor 01 ); 29. Peroluron Daeroh Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Deso (ADDI Kabupalen Barru (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeroh. BABI KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB Ill : KETENTUAN PERALIHAN BAB IV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521