Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik perlu Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Peserta Didik; Program Penuntasan PAUD Pra SD; Penyelenggaraan; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pembinaan dan Evaluasi; Pengawasan; Anggaran Penyelenggaraan; Pelayanan Pengaduan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH - PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PENDAMPINGAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2014/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat maka dalam rangka mencapai wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah Kabupaten
Banyumas perlu mengalokasikan biaya pendamping bantuan operasional sekolah untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama
Luar Biasa Negeri dan Swasta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber dana dan sasaran alokasi pendampingan BOS, tata cara pencairan bagi sekolah negeri, tata cara pengajuan dan pencairan hibah bagi sekolah swasta, penggunaan bantuan pendampingan BOS, tugas dan tanggungjawab.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 16 Tahun 2022
PERBUP Kab. Boalemo No. 55 Tahun 2018 tentang Pencatatan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Boalemo
PEDOMAN TEKNIS KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI KABUPATEN BOALEMO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2022/No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Satuan Pendidikan Dasar Negeri.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendiknas No. 19 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendikbud No. 6 Tahun 2021; Permendagri No. 24 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 119; Perda Kab. Boalemo No. 3 Tahun 2010; Perda Kab. Boalemo No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Boalemo No. 52 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman teknis keuangan bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan dasar negeri Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022.
terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seluma Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
Bahwa pendidikan ditujukan pada perluasan dan pemerataan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat.
Bahwa tata cara dan mekanisme penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar diharapkan dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pedoman dan tata penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar tahun ajaran 2020/2021 di daerah merupakan acuan bagi pihak yang terkait dalalm menyelenggarakan PPDB tahun ajaran 2020/ 2021 di daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
6 Hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bagi TK Negeri, SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, SMA serta SMK Negeri Dan Swasta Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018
PERWALI Kota Cirebon No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Cirebon
PERWALI Kota Cirebon No. 9 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON
PERWALI Kota Cirebon No. 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, BD Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 18
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
ABSTRAK:
a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang tepat diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2023/2024.
Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023.
PPDB dilaksanakan secara :
a. objektif;
b. transparan;
c. akuntabel; dan
dengan mengacu pada daya tampung sekolah.
PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
25 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2021
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta
Pendidikan Khusus perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Lampung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.20 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendikbud No.22 Tahun 2016, Permendikbud No. 1Tahun 2021,
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah
Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Halaman 28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PENERLMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2021/2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENERlMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2021/2022
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserla Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tabun Ajaran 2021/2022.
Mengingat: 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubUk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten NgawiNomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 234).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, PRINSIP PPDB, PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK, JALUR PENDAFTARAN PPDB, PELAKSANAAN PPDB, PERSYARATAN ADMINISTRATIF PPDB, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
