Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa berdasarPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah diatur mengenai pengembangan komptensi Pegawai Negeri Sipil
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PermenpanRB No.38 Tahun 2017, Permendagri No.85 Tahun 2017, Permendagri No.108 Tahun 2017, PermenpanRB No.41 Tahun 2018, Perka LAN No13 Tahun 2011, Perka LAN No.14 Tahun 2011, Perka LAN No.15 Tahun 2011, Peraturan LAN No.24 Tahun 2016, Peraturan LAN No.16 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No 124 tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; maksud, tujuan, ruang lingkup dan sasaran; Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; Perencanaan Kebutuhan pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; Pembiayaan Pengembangan Kompetensi; Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 16 halaman dan 8 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 128 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, maka perlu diatur mengenai tata cara pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dau/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat Desa atau sebutan Iain/Kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan
Alat Peraga Kampanye; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ketentuan Pemasangan;
4. Izin Pemasangan Alat Peraga Kempanye;
5. Fasilitas Umum yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye;
6. Penerbitan Alat Peraga Kampanye;
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 128, https://jdih.setkab.go.id; 3 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengiriman Delegasi Republik Indonesia Untuk Menghadiri The Third Conference For The Economic Development Of South East Asia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang uraian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin; meliputi Ketentuan Umum; Uraian tugas pada Dinas, Sekretariat, Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan, Bidang Kemetrologian dan Standarisasi Perdagangan, Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar, Bidang Perindustian; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 128, BD 2021/Nomor 128 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 128 Tahun 2022
BATAS - DESA - BINONG - KECAMATAN - BINONG - KABUPATEN - SUBANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 128, LD Tahun 2022 No.128
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, luas wilayah, penetapan dan penegasan batas desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
14 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat