Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 22.782 peraturan dalam 0,11 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik
Mencabut
  1. PMK No. 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
  2. PMK No. 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
  3. PMK No. 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
  4. PMK No. 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing
  5. PMK No. 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Jakarta, 2007
  6. PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentei Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
  7. PMK No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.03/2003 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
Download file:
225_PMK.05_2020.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Download file:
PMK 17_PMK.07_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.03/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
Mengubah
  1. PMK No. 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
Download file:
PERATURAN MENTERI KEUANGA...R 26-PMK.03-2015.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Diubah dengan
  1. PMK No. 206/PMK.010/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Mencabut
  1. PMK No. 130/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  2. PMK No. 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Download file:
106~PMK.010~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 186/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
Download file:
2012 PMK 127.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan atas Penerimaan pada Akhir Tahun Anggaran
Abstrak
APBN Pajak dan Retribusi Daerah
Download file:
PMK Nomor 94 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 74/PMK.07/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
  2. PMK No. 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
Download file:
PMK Nomor 172 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBD APBN Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
Download file:
PMK Nomor 224 Tahun 2010.pdf
PMK Nomor 224 Tahun 2010-Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBD APBN Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
Download file:
PMK Nomor 223 Tahun 2010.pdf
PMK Nomor 223 Tahun 2010-Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBD APBN Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 222 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan